Deforestasi masif terhadap ekosistem mangrove di berbagai negara telah menambah ancaman dampak perubahan iklim pada kehidupan di pesisir. Menyadari hal tersebut, banyak pihak di berbagai negara telah melakukan upaya konservasi dan restorasi. Namun seringkali upaya konservasi dan restorasi tersebut menemui tantangan yang tidak ringan. Kepentingan ekonomi politik sering kali menjadi penghalang upaya konservasi dan restorasi yang telah dicanangkan sehingga kondisi akhir lahan hutan mangrove ditentukan oleh pihak yang memenangkan konflik tersebut, yang biasanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya dan akses kekuasaan yang mereka miliki. Dengan melihat aspek ekonomi politik, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pada ketersediaan literatur-literatur terkait pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove, khususnya di tingkat lokal. Untuk itu, penelitian melihat hambatan pada proses pemulihan ekosistem mangrove melalui studi kasus di Cagar Alam Tanjung Panjang, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi aktor dari Bryant & Bailey (1997) dan teori akses dari Ribot & Peluso (2003). Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan terkait, serta observasi fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik petambak dan kepentingan ekonomi pemerintah menjadi hambatan utama dalam upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang. Meskipun pemerintah, LSM, dan masyarakat telah berupaya bersama untuk mencegah konversi kawasan mangrove yang tersisa, upaya tersebut masih belum cukup kuat untuk menghadapi akses struktural dan relasional yang dimiliki oleh para pengusaha tambak. Situasi ini tercermin pada tahun 2017, ketika para pengusaha tambak berhasil menghambat proses penegakan hukum dan mempengaruhi perubahan kebijakan dan langkah pemerintah pusat di tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya hal tersebut membuat pencapaian upaya perlindungan dan pemulihan kawasan mangrove menjadi semakin jauh dari yang diharapkan.

---

Massive deforestation of mangrove ecosystems in various countries has heightened the risk of climate change impacts on coastal communities. In response, many parties in various countries have made efforts toward conservation and restoration. However, these efforts often encounter significant challenges. Political and economic interests often obstruct conservation and restoration efforts, as the final state of mangrove forest lands is typically determined by the party prevailing in the conflict, which is often the actor with greater access to resources and power. By acknowledging the effects brought about by these political-economic factors, this study aims to fill the gap in the existing literature on mangrove ecosystem recovery and protection, particularly at the local level. To achieve this, the research explored the barriers to mangrove ecosystem recovery through a case study in the Tanjung Panjang Nature Reserve, Gorontalo Province, employing an actor-oriented approach by Bryant & Bailey (1997) and the access theory of Ribot & Peluso (2003). The study employs a qualitative approach for data collection, utilizing in-depth interviews with stakeholders, analysis of relevant policy documents, and direct physical observations. Findings revealed that the political influence of fish farmers and the government's economic interests are the primary barriers to the recovery and protection of the mangrove ecosystem in the Tanjung Panjang Nature Reserve. Despite collaborative efforts by the government, NGOs, and local community to prevent further conversion of the remaining mangrove areas, these measures remain insufficient to counter the structural and relational access advantages held by fish farmers. This issue was evident in 2017 when fish farmers successfully obstructed law enforcement processes and influenced policy changes at the central government level in subsequent years. Consequently, the goal of protecting and restoring the mangrove ecosystem remains unfulfilled.