Untuk mendukung hilirisasi di industri pertambangan, maka Undang-Undang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) untuk mendirikan smelter yaitu fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kadar logam sampai pada tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Dari faktor kebijakan diperoleh bahwa kebijakan memiliki peranan terhadap permasalahan keterlambatan pembangunan smelter di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan regulasi sebagai solusi permasalahan perlu dilakukan agar pembangunan smelter sebagai upaya pelaksanaan hilirisasi pertambangan dapat terlaksana dengan baik. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer kualitatif yang dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Pada analisa hubungan variabel kebijakan dengan variabel kinerja waktu proyek, didapatkan bahwa variabel perizinan, jangka waktu, sanksi, dan insentif tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel pengawasan dan keadaan kahar berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja waktu proyek. Untuk itu, dilakukan pengembangan terhadap peraturan dalam bentuk diantaranya pengembangan aspek & kriteria pelaksanaan verifikasi, penentuan standar data verifikasi, instrumen berupa sarana pengawasan, instrumen berupa alat pengawasan, hingga penyusunan tindak lanjut terhadap keadaan kahar dan beberapa rekomendasi lainnya atas regulasi eksisting yang berkorelasi dengan variabel indikator yang paling berpengaruh secara signifikan yaitu pengawasan dan keadaan kahar.

---

To support downstreaming in the mining industry, the Law requires holders of Mining Business Permits (IUP) and Work Contracts (KK) to establish smelters, mining processing facilities that function to increase metal content to a level that meets standards as raw materials for final products. From the policy factor, it is obtained that policies play a role in the problem of delays in smelter construction in Indonesia. Therefore, evaluation and improvement of regulations as a solution to the problem need to be carried out so that smelter construction as an effort to implement mining downstreaming can be carried out properly. The study was conducted by collecting qualitative primary data which was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). In the analysis of the relationship between policy variables and project time performance variables, it was found that the licensing, time period, sanctions, and incentives variables did not have a significant effect, while the supervision and force majeure variables had a significant effect on project time performance. For this reason, development of regulations is carried out in the form of, among others, developing aspects & criteria for implementing verification, determining verification data standards, instruments in the form of supervision facilities, instruments in the form of supervision tools, to compiling follow-up actions for force majeure and several other recommendations for existing regulations that correlate with the most significantly influential indicator variables, namely supervision and force majeure.