Kerentanan nasionalisme adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, hal tersebut terindikasi dengan lemahnya sikap sebagian generasi muda terhadap penghayatan simbol-simbol kebangsaan, seperti lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan degradasi nasionalisme adalah wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan secara geografis wilayahnya lebih dekat dengan negara tetangga dari pada pusat pemerintahan negaranya sendiri. Kerentanan degradasi nasionalisme di wilayah perbatasan Indonesia dapat dilihat dari kasus lepasnya Timor Leste. Salah satu perbatasan yang perlu diperhatikan nasionalismenya adalah Pulau Alor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), hal tersebut terlihat dari kejadian pengibaran bendera RDTL di Pulau Alor pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nasionalisme masyarakat Alor dan strategi Pemerintah Daerah Kab. Alor dalam menghadapi kerentanan nasionalisme di Pulau Alor. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif metode deskriptif analitis menggunakan model analisis Scenario bulding. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam, menemukan masyarakat Pulau Alor dapat dikatakan memiliki sikap nasionalisme yang baik, namun dapat beruabah/mengalami kerentanan degradasi nasionalisme, karena sumber daya manusia yang masih rendah, belum terciptanya market dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan daerah dirasa kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Pulau Alor, oleh sebab itu diperlukan banyak tindakan nyata serta peran langsung dari pihak stakeholder dan pemangku kebijakan dalam mengatur kehidupan masyarakat di Pulau Alor yang membawa dampak untuk kesejahteraan. Pengaturan tentang pengembangan kawasan Alor secara hukum berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Alor, dengan demikian Pemerintah Daerah Pulau Alor harus dapat mengembangkan kawasan perbatasan. Strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan nasionalisme masyarakat perbatasan Republik Indonesia-RDTL di Pulau Alor adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan perekonomian dan peningkatan keamanan hingga pembangunan fasilitas yang memadai. Selain itu, Pemerintah Daerah dirasa perlu memperdayagunakan secara optimal semua potensi perubahan internal Alor dan kontribusi kekuatan perubahan eksternal melalui interelasi, interaksi-networking-wilayah dalam skala nasional dan global

---

Vulnerability to nationalism is one of the problems faced by Indonesia, this is indicated by the attitude of some of the younger generation who live up to national symbols, such as the anthem Indonesia Raya and the Red and White flag. One of the areas that has a level of vulnerability to degradation of nationalism is the border area, this is due to the location of the area that is farthest from the center of government or it can be said to be the area closest to neighboring countries. The vulnerability to degradation of nationalism at the Indonesian border can be seen from the case of the escape of Timor Leste. One of the boundaries that need to be considered for nationalism is Alor Island which uses the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL), this can be seen from the incident of raising the RDTL flag on Alor Island in 2017. This study aims to determine the condition of Alor people's nationalism and the strategy of the District Government. Alor in facing the vulnerability of nationalism in Alor Island. This study uses a qualitative descriptive analytical approach using the Scenario bulding analysis model. The results of in-depth observations and interviews, found that the people of Alor Island can be said to have a good attitude of nationalism, but they can change/experience the vulnerability of nationalism degradation, because human resources are still low, there is no market for natural resource management and regional development policies are felt to be lacking. As expected by the people of Alor Island, it requires a lot of concrete actions and direct roles from stakeholders and policy makers in regulating the lives of people on Alor Island which have an impact on welfare. The regulation regarding the development of the Alor area is legally under the responsibility of the Alor Island Regional Government (Pemda), thus the Alor Island Regional Government must be able to develop the border area. The strategy that needs to be carried out by the local government in increasing the nationalism of the border communities of the Republic of Indonesia – RDTL in Alor Island is to increase human resources, increase the economy and increase security to the construction of adequate facilities. In addition, the Regional Government feels the need to optimally utilize all potential internal changes in Alor and the contribution of external change forces through interrelation, interaction-networking-regions on a national and global scale.