Aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai banyak protes di masyarakat hingga mencapai eskalasi gelombang perlawanan yang cukup besar. Sayangnya, negara tidak memerdulikan kritik dari masyarakat, bahkan mereka mengancam keberadaan kebebasan berpendapat. Melalui aparat negara yaitu Kepolisian, mereka mengandalkan praktik kekerasan dan represi melalui berbagai cara pemolisian untuk menekan aksi massa. Pemolisian yang terjadi di antaranya dengan melakukan ancaman, intimidasi, kekerasan fisik dan mental, penangkapan tak berdasar yang dilakukan secara serampangan, dan terdapat upaya pengembangan narasi dari negara untuk mengkerdilkan gerakan aksi massa. Ternyata praktik kekerasan dan represi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mendapatkan semacam justifikasi melalui legitimasi negara secara sistematis dan terstruktur. Upaya penekanan dan penyalahgunaan kekuasaan dimanfaatkan oleh negara untuk memberangus kritik masyarakat atas suara ketidaksetujuannya terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian ini berusaha menggambarkan praktik kekerasan dan represi yang dilegitimasi langsung oleh negara dan mengungkapkan pengabaian hak-hak masyarakat sipil di panggung demokrasi.

---

The act of rejecting Omnibus Law on Job Creation drew a lot of protests in the community until it reached an escalation of a fairly large wave of resistance. Unfortunately, the state does not pay attention to criticism from the public, they even threaten the existence of freedom of expression. Through the state apparatus, namely the Police, they rely on the practice of violence and repression to suppress mass action. The policing that took place included threats, intimidation, physical and mental violence, arbitrary arrests, and attempts to develop narratives from the state to undermine mass action movements. It turned out that the practice of violence and repression carried out by the police received some kind of justification through systematic and structured state legitimacy. Efforts to suppress and abuse power are used by the state to suppress public criticism of its disapproval of the Omnibus Law on Job Creation. This study seeks to describe the practice of violence and repression which is directly legitimized by the state and reveals the neglect of civil society's rights on the democratic stage.