Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan apabila PPAT tidak menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta sehingga akta yang dibuat tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara pengsian akta, maka akta tersebut memiliki akibat hukum. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang seharusnya dalam pembuatan akta dihadiri oleh para pihak dan saksi di hadapan PPAT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap AJB yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dan saksi di hadapan PPAT dan tanggung jawab PPAT atas pembuatan AJB tanpa kehadiran para pihak dan saksi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif, tipe penelitian eksplanatoris, jenis data sekunder dengan analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa akibat hukum terhadap AJB yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dan saksi di hadapan PPAT adalah AJB tetap sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi AJB tidak dapat dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah oleh karena pembuatan AJB tersebut tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian akta PPAT yang diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) Peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanggung jawab PPAT atas pembuatan AJB tanpa kehadiran para pihak dan saksi dapat diberikan sanksi administratif, kode etik, perdata dan pidana.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) in carrying out their duties must be fully responsible for the deed that has been made. This is because if the PPAT does not carry out its obligations in making the deed so that the deed made is not in accordance with the form and procedure for filling the deed, then the deed has legal consequences. This study has a discussion about the making of the Sale and Purchase Deed (AJB) which should be in the making of the deed attended by the parties and witnesses before the PPAT. The problem in this study is the legal consequences of AJB made without the presence of the parties and witnesses before PPAT and PPAT's responsibility for making AJB without the presence of the parties and witnesses. This research is a normative juridical research, explanatory research type, secondary data type with qualitative analysis and analytical descriptive research results. Based on the results of this study, it was concluded that the legal consequences for AJB that were made without the presence of the parties and witnesses before PPAT were that AJB was still valid because it had fulfilled the terms of the agreement agreement in Article 1320 of the Civil Code, but AJB could not be used as the basis for changing data land registration because the AJB is not in accordance with the form and procedure for filling out the PPAT deed as regulated in Article 96 Paragraph (1) Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendments to Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs Number 3 concerning Provisions for Implementation of Government Regulations Number 24 of 1997 concerning Land Registration, PPAT's responsibility for AJB without the presence of the parties and the manufacture can be given administrative sanctions, codes of ethics, civil and criminal.