Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur prosedur tata cara pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum pada wajib pajak seringkali menimbulkan sengketa pajak akibat tidak terpenuhinya prosedur administrasi dalam menerapkan P3B. Penelitian ini menganalisis peran Surat Keterangan Domisili (SKD) terhadap pemanfaatan P3B di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia serta menganalisis koreksi pihak pemeriksa dalam sengketa pajak yang dijalankan oleh PT XYZ. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif menggunakan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran SKD menurut ketentuan domestik di Indonesia merupakan absolute requirement bagi wajib pajak sebagai alat pembuktian bahwa suatu resident berhak memanfaatkan P3B di Indonesia. Selain itu, koreksi pihak pemeriksa dengan menggunakan dasar hukum PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 sudah sesuai, tetapi peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hokum dan administrasi yang kuat karena tidak ada payung hukum yang memberikan wewenang terkait prosedur administrasi pemanfaatan P3B di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan pihak otoritas pajak juga kurang menunjukkan prinsip iktikad baik dalam pemanfaatan P3B dimana pengaturan prosedur administrasi dalam ketentuan domestik tidak seharusnya menghalangi maksud dan tujuan P3B untuk diterapkan bagi wajib pajak yang berhak.

---

The enactment of the Regulation of Director General of Taxation regarding procedures for the application of double taxation avoidance (DTA) in Indonesia which provide a legal certainty to taxpayers often creates tax disputes due to administrative procedures in implementing DTA. This study analyzes the role of Certificate of Domicile (CoD) on implementing tax treaty in Indonesia based on international law and domestic law in Indonesia. This study is also analyze fiscal correction proposed by tax authorities in tax disputes faced by PT XYZ. This research uses a quantitative approach with post-positivist paradigm and descriptive design. The results of this study indicate that the role of CoD according to domestic law in Indonesia is an absolute requirement for taxpayers in regards of proving that resident has right to applying tax treaty in Indonesia. Furthermore, this study shows that the correction by tax authorities using the legal basis PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 is appropriate. However, it does not have a strong legal and administrative force. It also shows that the fiscal correction by tax authorities do not apply the principle of good faith due to the administrative procedure should not prevent the purpose of tax treaty to be applied by taxpayers.