Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi klien yang dirugikan karena notaris tidak amanah menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Meskipun norma-norma hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi masih saja ditemukan notaris yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN.Tng mengenai notaris yang diberikan kepercayaan oleh kliennya untuk melakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan, akan tetapi memberikan sertipikat tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seizin dari pemilik yang menyebabkan kerugian berupa kehilangan sertipikat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi klien yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris dan tanggung jawab serta sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data dari hasil wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dari penelitian adalah perlindungan hukum yang didapatkan klien akibat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh notaris belum memberikan kepastian hukum karena proses peradilan yang kurang optimal dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak melakukan penyitaan terhadap sertipikat asli dan tanggung jawab notaris yang merugikan kliennya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yaitu sanksi pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perdata berupa ganti kerugian, serta administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat. Sehingga pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan atau perbuatan hukum lainnya.

---

This thesis discusses the legal protection for clients who are harmed because the notary does not carry out his duties as stipulated in the Law on Notary Position and the Notary’s Code of Ethics. Even though these legal norms have been regulated, there is still a notary who violates these provisions as in a case on the decision Number 1461/Pid.B/2019/PN.Tng regarding the notary who was given the trust of his client to check the certificate at the Land Office but the notary gave the certificate to an unauthorized party without the permission of the certificate owner which caused the client suffered a loss that is the loss of the certificate. The problems discussed in this research are about legal protection for clients who are criminal act victims of embezzlement committed by a notary, and the responsibilities and sanctions for a notary who is proven to have committed a criminal act of embezzlement. The research method used is juridical-normative with a statute approach and a case approach are used in this normative legal research. The legal materials obtained through documentary study and supported by interview, then the data analyzed qualitatively. The research shows that legal protection for clients as a result of criminal acts committed by notary has not provided legal certainty because the judicial process that is less than optimal committed by law enforcement officers who do not confiscate the original certificate and the notary's responsibility for the action that harms his client can be asked for criminal responsibility, namely criminal sanction in Article 374 of the Criminal Code, civil sanction in the form of compensation, and administration sanction in the form of dishonorable dismissal. Therefore, the aim of this accountability is to provide a deterrent effect for Notaries who commit embezzlement or other legal acts.