Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam hal penghadap membawa surat dan dokumen palsu saat datang menghadap notaris untuk dibuatkan suatu akta autentik. Dikarenakan seiring berkembangnya zaman, terdapat akta autentik yang dibuat oleh notaris tersangkut masalah hukum dikemudian hari yang disebabkan oleh para penghadap membawa surat dan dokumen palsu, sehingga dalam hal ini membuat akta autentik tersebut mengandung cacat hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah agar memperoleh kepastian hukum atas pertanggungjawaban notaris dilihat dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan prinsip kehati-hatian dalam akta autentik yang mengandung cacat hukum sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 116 Pid.B/ 2019/ Pn.Bpp. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Adapun analisis data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Benny G. Patartua sebagaimana dalam putusan pengadilan yang digunakan untuk bahan analisis penelitian, kurang menerapkan prinsip kehati-hatiannya saat menjalankan jabatannya sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu jika salah satu pihak dalam akta kuasa menjual tersebut merasa dirugikan, maka dapat mengajukan Pengadilan Negeri untuk permohonan pembatalan akta. Selanjutnya, agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, salah satunya notaris dapat melakukan pengambilan dokumentasi pada saat penandatanganan minuta akta. Dengan demikian jika notaris tersangkut permasalahan hukum, maka notaris tersebut dapat menggunakan  dokumentasi pada saat penandatanganan minuta akta sebagai bukti bahwa notaris tidak ikut turut serta dalam melanggar hukum.

---

This research discusses regarding notary responsibility in the event where the appearer brings fake letter(s) and document(s) when appearing before the notary for the purpose of requesting to draw up a deed. Following the era development, there are cases where an authentic deed made before a notary is involved within a legal issue in the future, because the appearer brings fake letter(s) or document(s), thus causing such authentic deed to contain a legal disability. The issue discussed within this research is to obtain legal certainty over the notary responsibility viewed from laws and regulations such as the Law on Notary Profession, Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code and prudent principle within an authentic deed containing a legal disability as found within Verdict Number 116 Pid.B/ 2019/ Pn.Bpp. This juridical normative research uses the statute and case approach. Whereas the secondary data analysis is conducted qualitatively. From the result of research, it can be understood that the deed on power of attorney to sell drawn up by Notary Benny G. Patartua as can be found within the court verdict which is used as the research analysis material, lacks in applying the prudent principle when conducting his profession as stipulated within article 16 paragraph (1) of the Notary Profession Law. Therefore, one of the parties within the deed on power of attorney to sell feels prejudiced, and is allowed to submit a cancellation of deed request to the District Court. Further, in order to avoid legal issues in the future, the notary may conduct among others, documentation during the signing of the minutes. By conducting as such, if the notary faces a legal issue, the notary may utilize such documentation during the minutes signing process as an evidence that the notary does not conspire in violating the law.