Tesis ini membahas mengenai hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI menganut monogami dengan pengecualian dimana dimungkinkan seorang pria memiliki istri lebih dari seorang jika disepakati dan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut monogami mutlak sehingga perkawinan bigami maupun poligami dilarang pelaksanaannya. Apabila perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan dan hak anak tersebut terhadap harta peninggalan ayahnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini membandingkan pembatalan perkawinan berdasarkan sistem hukum Islam dengan sistem hukum Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam hubungan hukum antara orang tua dengan anak tidak terhapus, sehingga kekuasaan anak berada di orang tuanya, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan anak berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dengan begitu, anak-anak tersebut secara perdata memiliki hak atas harta peninggalan ayahnya sebagai anak sah yang memiliki hubungan darah.

---

The thesis discusses about children rights from annulled second marriage based on The Compilation of Islamic Law (“KHI”) and Indonesian Civil Code. Marriage can be hold only by a man and a woman. However, in Law Number 1 of 1974 For Family Law and The Compilation of Islamic Law adhere to monogamy with exception which a man can have wives if they are agreed and meet the requirements. While in Indonesian Civil Code adhere to absolute monogamy, so any bigamy or polygamy marriage forbidden to be hold. If a polygamy marriage held without approval or not eligible then the marriage can be annulled. The marriage annulment has legal repercussions, one of them is to the children. The issues in this research are the legal standing of the children from annulled second marriage and their rights of their father inheritances based on The Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code. This research used normative juridical method with literature review. Moreover, this research is comparing between Islamic Legal System and Western Legal System about the marriage annulment. This research used descriptive analytic method with qualitative approach. The research results are the legal standing of the children from annulled second marriage based on The Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code are legitimated children. In Compilation of Islamic Law, legal relationship between parents with their children didn’t vanish, so they still have the parental power. However, in Indonesian Civil Code, the parental power is over and changed to guardianship. Therefore, those children have rights to their father inheritances as legitimated children who have filiation to him.