Penelitian Tesis ini membahas mengenai kewenangan serta kewajiban Notaris dalam pembuatan akta autentik atas hasil keputusan sirkuler Perseroan serta membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dua Akta PKR yang berbeda yang dicatatkan dengan nomor akta dan tanggal pembuatan yang sama. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan tipologi penelitian problem identification. Pembuatan dua akta autentik yang berbeda dengan menuliskan nomor akta dan tanggal akta yang sama merupakan suatu pelanggaran dalam membuat akta autentik dan pelanggaran Jabatan Notaris. Selain itu tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik karena tanggal yang dicatatkan dalam akta Notaris tidak sesuai dengan kenyataan tanggal dibuatnya akta. Tindakan Notaris tersebut melanggar ketentuan kewenangan dan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris serta melanggar ketentuan KUHP sehingga Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi Pidana, sanksi perdata dan sanksi Administratif. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk menghindari pembuatan dua akta autentik yang berbeda dengan nomor akta yang sama yaitu dengan membatalkan Akta PKR berdasarkan kehendak dari Penghadap, dan membuat Akta PKR baru yang sesuai dengan keputusan sirkuler Perseroan.

---

This Thesis research discusses the authority and obligation of the Notary in making authentic deeds based on results of the circular decisions of the Company, also discussing the Notary’s responsibility in making two authentic deeds with the same number and date establishment. This research used the normative juridical method with problem identification research typology. Issuance of two authentic deeds with the same number and date establishment is a deviation in the regulation of Notary. In addition, this action is an infringement of the criminal act by incorporating false information because the stated date in the deeds is different from the reality. The Notary’s actions violate the provisions of the authority and obligations of the Notary as stipulated in the UUJN and Notary’s code of ethics and also violates the provision of the criminal code. So Notary should be responsible for the negligence with criminal sanctions, civil sanctions, and administrative sanctions. To avoid the conflict with making two different authentic deeds with the same number and date establishment, Notary has to make retractation deeds based on the client's will and then Notary has to create a new deed according to the circular decisions of the Company.