Protokol Notaris merupakan salah satu dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh para Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses penyimpanan dan pemeliharaannya selama ini masih terkendala pada tempat dan biaya perawatan. Saat ini teknologi menawarkan solusi yang memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan diubahnya media kertas menjadi kertas elektronik untuk mengakomodasi kendala tersebut dengan sistem keamanan yang mendukung dan terus berkembang. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang telah menerapkan sistem penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perbandingan ketentuan penerapan penyimpanan Protokol Notaris di Korea Selatan dan di Indonesia serta bagaimana seharusnya reformasi sistem hukum kenotarisan kedepan guna mengadopsi penyimpanan protokol Notaris secara elektronik di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan jenis data sekunder yakni diperoleh dari penelusuran kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (comparative approach) yakni membandingkan aturan hukum suatu Negara dengan aturan hukum Negara lain yang mengatur mengenai hal yang sama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik sangat memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang mempunyai tugas melayani masyarakat di bidang perdata. Salah satu Negara yang telah menerapkannya adalah Korea Selatan dengan diamandemenkannya South Korean Notary Public Act Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009 yang mulai dilaksanakannya sejak tanggal 7 Agustus 2010, sehingga Indonesia juga harus membuat aturan yang tegas tentang penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dalam kaitannya dengan cyber notary.

---

The Notary Protocol is one of the state documents that must be kept and maintained by Notaries in accordance with the provisions of the legislation. The process of storage and maintenance so far is still constrained by the place and cost. Currently, technology offers solutions that make it easier for Notaries to carry out their duties by converting paper media into electronic paper to accommodate these obstacles with a security system that supports and continues to grow. South Korea is one of the countries that has implemented an electronic Notary Protocol storage system. The problems raised in this study are how to compare the provisions for the application of notary protocol storage between South Korea and Indonesia and how the notary legal system reform should be in the future, in order to adopt electronic notary protocol storage in bIndonesia. This study using normative juridical research method which is a research that specifically examines the law and conducts systematization of written legal materials with secondary data types that are obtained from library research. The approach are used in this research is comparative approach, which is to compare the legal rules of a country with the laws of other countries that regulate the same thing. The results of this study found that the Notary Protocol stored electronically greatly facilitates the Notary in carrying out his duties as a public official who has the task of serving the public in the civil sector. One of the countries that has implemented it is South Korea with the amendment of the South Korean Notary Public Act Number 9416 dated February 6, 2009 which has been implemented since August 7, 2010 and Indonesia must also make strict rules regarding the electronic storage of Notary Protocols in relation to cyber notaries.