Penelitian dalam tesis ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya GIS 150 kV Grogol II yang diselenggarakan PT P (Persero) di atas tanah dengan skala kecil (±5.607 m²). Pembangunan GIS 150 kV Grogol II itu sendiri ditujukan bagi optimalisasi penyaluran energi listrik di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Adapun fokus dari studi ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah atas objek yang dibebani hak tanggungan. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah skala kecil GIS 150 kV Grogol II yang dibebani hak tanggungan. Guna menjawab permasalahan tersebut maka penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data dari wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa menurut Pasal 123 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 126 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka penyelesaian terhadap objek yang dibebani hak tanggungan adalah melalui penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri setempat dengan terlebih dahulu mengajukan Izin Penetapan Lokasi kepada Gubernur/Walikota. Lebih lanjut untuk penyelesaian terhadap pengadaan tanah GIS 150 kV Grogol II yang objek tanahnya dibebani hak tanggungan adalah melalui pembuatan Akta Kesepakatan Bersama di antara para pihak, dihadapan Notaris

---

This thesis research focused on land acquisition process of GIS 150 kV Grogol II held by PT P (Persero) on small scale area (±5.607m2). The construction of GIS 150 kV Grogol II is needed to raise the optimalization of electricity energy distribution in Jakarta as the capital city of Indonesia. In particular, this study examines the implementation of land acquisition process with object under collateral right. Thus, the problem raised in this study are related to the settlement of land acquisition for public development purposes ruled by Indonesian law and also to analyse the best mechanism to resolve small scale land acquisition for GIS 150 kV Grogol II which under collateral rights. To address this issue, the writer uses a statutory and case approach. The legal materials obtained through documentary study and supported by interview. The result of this study shows that according to Article 123 number 5 Omnibus Law of Job Creation juncto implementation rules Article 126, the similar case such the settlement of land acquisition for public development purposes under collateral rights should be resolved by consignation mechanism to local district court with the presentation of its location permit. Furthermore, to resolve Land Acquisition for GIS 150 kV Grogol II under collateral rights, all party should be complied to notarial deed agreement.