Premi asuransi merupakan kewajiban daripada pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehingga bila terjadi risiko maka perusahaan asuransi dapat menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi dalam perkembangannya akan mengelolah kembali premi tersebut yang salah satunya dengan cara berinvestasi. Tesis ini akan membahas terkait dengan penyitaan terhadap premi asuransi (yang digunakan untuk berinvestasi) milik pihak ketiga (Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya dengan melihat dan mengkaji peraturan-peraturan terkait yakni UU Perasuransian, UU Perlindungan Konsumen dan UU Tindak Pidana Korupsi serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Teori yang digunakan ialah teori keadilan dari Aristoteles yakni keadilan distributif. Kesimpulan dalam penulisan ini yakni pertama bahwa penyitaan premi asuransi milik pihak ketiga pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha oleh Kejaksaan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian, perlindungan konsumen dan tindak pidana korupsi yang dimana tindakan tersebut tidaklah tepat. Kedua bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis (pihak ketiga) PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terkait penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan penyitaan/perampasan dana premi yang disita tersebut ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor. Kemudian saran yang diberikan yakni pertama, pengawas industri perasuransian harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada pemengang polis. Kedua, Perlu adanya adanya ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk didengarkan keterangannya sebelum dilakukan pemblokiran atau penyitaan/perampasan aset.

---

An insurance premium is the obligation of the policyholder to the insurance company so if a risk occurs, the insurance company can take the risk. Insurance companies in their development will re-manage the premiums, one of which is by investing. This thesis will discuss the confiscation of insurance premiums (used to invest) belonging to third parties (Policy Holders of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) carried out by the Prosecutor's in the case of PT Asuransi Jiwasraya by observing and reviewing regulations related to the Insurance Act, the Consumer Protection Act, and the Corruption Crime Act as well as legal remedies that can be taken by third parties. in the case of PT Asuransi Jiwasraya. The research method used is normative juridical. The theory used is the theory of justice from Aristotle, namely distributive justice. The conclusions in this paper are first that the confiscation of insurance premiums belonging to third party policyholders PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha by the Prosecutor's Office in the case of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is based on insurance laws and regulations, consumer protection and criminal acts of

corruption where such actions are not appropriate. The form of legal action that can be taken by the policyholder (third party) of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha regarding the confiscation carried out by the Prosecutor's Office in the cases of PT Asuransi Jiwasraya is to submit a request for confiscation/plunder of confiscated premium funds to the district court as regulated in Article 19 paragraph (2) of the Corruption Act. Then the advice given is first, the insurance industry supervisor must play an active role in protecting policyholders. Second, there is a need for provisions that provide an opportunity for third parties with good intentions to hear their statements before blocking or confiscation/confiscation of assets.