Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dituntut untuk bersikap amanah, hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini Notaris SHS membuat 2 (dua) akta perjanjian kerjasama  yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 56 Tahun 2014 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 38 Tahun 2016 yang mana dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut, Notaris SHS tidak memeriksa status badan hukum dari Yayasan P serta Notaris SHS tidak hadir dalam salah satu pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum atas perbuatan Notaris SHS terhadap akta yang dibuatnya dan tanggung jawab Notaris SHS dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Adapun analisa data dilakukan dengan penelitian eksplanatoris. Hasil analisa dari penelitian adalah akibat hukum dari perbuatan Notaris SHS ialah kedua akta perjanjian tersebut menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan serta tanggung jawab kerjasamanya menjadi tanggung jawab renteng dan tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada Notaris SHS tidak hanya secara administratif tapi juga perdata dan secara kode etik.

---

Notary in the conduct of his/her position as a general has authorized to make authentic deed that required to be cautions, precise and accurate, according to the rule of law in order to avoid mistake or defect of law. In this case Notary SHS made 2 (two) cooperative agreement deed which are cooperative agreement deed number 38 year 2014 and cooperative agreement deed number 56 year 2016. in both of cooperative agreement deed, Notary SHS didn’t check legal entity of Y foundation and Notary didn’t come to one of the making cooperative agreement deed. The problem in this case are law effect from Notary SHS action and responsibilities of Notary SHS. The research method used was a normative judicial method using secondary data from primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. It was specified using explanatory. Based on the result or research, it can be concluded that law effect from Notary SHS action made cooperative agreement deed number 38 year 2014 and cooperative agreement deed number 56 year 2016 has the power of proof is only as a private deed and Notary SHS are able to form civil sanctions and administrative sanctions and ethics sanctions.