Hubungan hukum yang timbul dari seseorang yang meninggal dunia perihal harta peninggalannya diatur dalam hukum waris, yang dibedakan ke dalam 2 (dua) macam yaitu menurut undang-undang (ab intestato) ialah ahli waris berdasarkan garis keturunan sedangkan, surat wasiat (testamentair) ialah penunjukkan seseorang sebagai ahli waris yang dituangkan dalam suatu wasiat dan terbagi 2 (dua) jenis yaitu, pengangkatan wasiat (erfstelling), bendanya tidak ditentukan sedangkan, hibah wasiat (legaat), penetapan khusus dengan ditentukan jenis bendanya, yang mana objek hibah wasiat itu harus dimiliki pada saat pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Penelitian ini fokus pada hibah wasiat (legaat), pembuatannya dengan akta tertulis hal ini perlu peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik. Apabila dalam pembuatan akta mengalami penyimpangan dan/atau pelanggaran persyaratan pembuatan akta, maka hal tersebut membawa akibat terhadap tidak sahnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta hibah wasiat yang obyeknya bukan milik pihak dalam akta dan tanggung jawab pemegang protokol/protokol sementara notaris terhadap pembatalan akta hibah wasiat Nomor 122 yang dibuat oleh notaris purna bakti. Untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian hukum preskriptif dengan data sekunder yang mencakup bahan hukum berupa peraturan-peraturan, literatur dan buku kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap akta hibah wasiat tersebut aktanya, mengandung objek milik pihak lain atau cacat hukum secara objektif, berakibat akta tersebut batal demi hukum. Dan tanggung jawab pemegang protokol/protokol sementara notaris terhadap pembatalan akta hibah wasiat Nomor 122, ia tidak bertanggungjawab sebagaimana Pasal 65 UUJNP serta tunduk dan patuh pada putusan majelis hakim yaitu untuk tidak memberlakukan lagi akta hibah wasiat tersebut dalam bentuk apapun juga.

---

The legal relationship arising from a person who dies regarding his inheritance is regulated in inheritance law, which is divided into 2 (two) types, namely according to law (ab intestato) an heir based on lineage, while a will (testamentair) is an appointment a person as an heir as outlined in a will and is divided into 2 (two) types, namely, the appointment of a will (erfstelling), the object is not determined, while, a testamentary grant (legaat), a special determination by determining the type of object, in which the object of the will must be when the grantor of the testament dies. This research focuses on will grants (legaat), making it with a written deed, this requires the role of a Notary as a public official who is authorized to make an authentic deed. If in the making of the deed there are deviations and/or violations of the requirements for making the deed, then this will result in the invalidity of a deed made by a Notary. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of a testament grant deed whose object does not belong to a party in the deed and the responsibilities of the protocol/protocol holder while a notary to the cancellation of the will grant deed No. 122 made by a retired notary To answer the formulation of the problem in this study, the authors use prescriptive legal research methods with secondary data that includes legal materials in the form of regulations, literature and library books. Based on the results of the study, the legal consequences of the deed of will grant, contain objects belonging to other parties or are objectively legally flawed, resulting in the deed being null and void. And the responsibility of the holder of the protocol/protocol while the notary is against the cancellation of the will grant deed Number 122, he is not responsible as stated in Article 65 of the UUJNP and is subject to and obedient to the decision of the panel of judges, namely not to apply the will again in any form.