Kebijakan Kedaulatan pangan menjadikan suatu negara mempunyai kewenangan penuh dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. ketentuan Agreement on Agriculture (AoA) juga merupakan ketentuan World Trade Organization (WTO) Maka hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana kesesuaian peraturan terkait kebijakan kedaulatan pangan Indonesia dari tinjauan Agreement on Agriculture, karena kebijakan kedaulatan pangan Indonesia sangat memprioritaskan produksi pertanian lokal, sedangkan Aturan dalam WTO menganut prinsip most favoured nations adalah prinsip untuk menerapkan perlakuan yang sama di setiap anggotanya. Dari latar belakang tesis ini, yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana kebijakan kedaulatan pangan Indonesia?, kedua, bagaimana ketentuan dalam Agreement on Agriculture?, dan ketiga, apakah kebijakan Kedaulatan Pangan Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Agriculture? Kemudian Metodologi Penelitian menggunakan penelitian doktrinal sangat bergantung pada penggunaan putusan pengadilan dan undang-undang untuk analisis tekstual seperti: teks hukum, hukum kasus, undang-undang, dan semakin banyak, materi melalui internet. Tidak perlu keluar dan meneliti realitas material kehidupan sehari-hari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Kedaulatan Pangan Indonesia dalam tinjauan Agreement on Agriculture, sudah sesuai dengan ketentuan Agreement on Agriculture. Meskipun Indonesia mempunyai hak untuk menentukan kebijakan pangan, tetapi harus tetap mematuhi ketentuan Agreement on Agriculture karena Indonesia terikat terhadap peraturan di dalamnya.

---

Food sovereignty policy makes a country have full authority and the ability to meet the food needs of its population. the provisions of the Agreement on Agriculture (AoA) as the main review in this thesis, which is one of the provisions of the World Trade Organization (WTO). The question of how appropriate the regulations related to Indonesia's food sovereignty policy are from a review of the Agreement on Agriculture, This research questioning about: first, how is Indonesia's food sovereignty policy? second, what are the provisions in the Agreement on Agriculture? and third, is the Indonesian Food Sovereignty policy in accordance with the provisions in the Agreement on Agriculture? This Methodology Research using doctrinal research relies heavily on using court decisions and laws to explain law for textual analysis like book literature, legal texts, case law, statutes, and increasingly, material via the internet. The results of this study indicate that Indonesia's Food Sovereignty Policy in the Agreement on Agriculture is suitable with the provisions of the Agreement on Agriculture. Although Indonesia has the right to determine food policy, it must still comply with the provisions of the Agreement on Agriculture because Indonesia determines the regulations in it.