Hibah merupakan peralihan hak atas tanah dalam bentuk dialihkan. Pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali dan dibatalkan kecuali terdapat alasan yang cukup menurut hukum. Objek gugatan dalam penelitian ini adalah berupa sertipikat hak milik yang menjadi sengketa hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/PDT/2019. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan yang dimiliki oleh ahli waris dari penerima hibah yang telah meninggal dunia dikaitkan dengan adanya pemilikan bersama dalam sertipikat hak milik atas tanah dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt/2019 terhadap pengembalian objek hibah tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif melalui kegiatan studi dokumen atas data sekunder dan disertai dengan wawancara. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama selama pemilikan bersama atas objek gugatan belum berakhir maka penarikan akta hibah dan pengembalian objek hibah kepada pemberi hibah wajib memperoleh persetujuan dari setiap pemiliknya, termasuk dalam hal ini oleh ahli waris yang demi hukum menggantikan kedudukan penerima hibah yang meninggal dunia, kedua pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/PDT/2019 tidak tepat.

---

A grant is a transfer of land rights in the form of a transfer. In principle, grants cannot be withdrawn and canceled unless there are sufficient reasons based on law. The object of the lawsuit in this study is the certificate of ownership which is a grant dispute based on the Supreme Court Decision Number 389 K/PDT/2019. In this regard, the issues that will be discussed are how the position of the heirs of the deceased grantee is related to the existence of joint ownership in the certificate of ownership of land and how are the legal considerations of the panel of judges in the Supreme Court Decision Number 389 K/Pdt/2019 regarding the return of the object of land grants. To answer these problems, normative juridical research with descriptive typology was used through document study activities on secondary data and accompanied by interviews. The method of data analysis is descriptive analysis with a qualitative approach. The results show that, firstly, as long as the joint ownership of the object of the lawsuit has not ended, the withdrawal of the deed of grant and the return of the object of the grant to the grantor must obtain approval from each owner, including in this case by the heirs who by law replace the position of the deceased grantee, secondly, the Supreme Court's consideration in the Supreme Court Decision Number 389 K/PDT/2019 is incorrect.