Salah satu modus pemanfaatan PT dalam kejahatan korupsi adalah dengan mendirikannya untuk melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya sambil menikmati manfaatnya. Bentuk pemanfaatan PT, yang kemudian diidentifikasi oleh organisasi internasional seperti OECD, FATF dan G20, dilakukan oleh apa yang kemudian dikenal sebagai beneficial owner. Karena mereka bersembunyi di balik konstruksi kompleks struktur PT, maka sulit untuk mengidentifikasi beneficial owner ini secara hukum. Untuk menetapkan pertanggungjawaban beneficial owner PT dalam tindak pidana korupsi, harus diakui bukan tugas yang sederhana, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaturan beneficial owner baik yang berlaku baik secara internasional maupun di Indonesia sendiri, dan bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar beneficial owner PT yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, untuk kemudian menganalisisnya secara kualitatif guna menemukan pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil penelitian, penentuan beneficial owner di organisasi internasional diatur dalam Konvensi Pajak Model OECD, Panduan FATF tentang Keterbukaan dan Beneficial Owner, dan Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan Beneficial Owner. Di Indonesia, penentuan beneficial owner termuat dalam UU Penanaman Modal; UU Perseroan Terbatas; UU Perpajakan; Peraturan OJK; Perpres, dam dan Permenkumham. Kemudian, agar beneficial owner dari PT dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban, maka penting terlebih dahulu menempatkan PT sebagai sebagai tersangka/terdakwa, sehingga penegak hukum bisa melakukan penelusuran dan perampasan aset. Setelah itu, maka penegak hukum dapat menggunakan instrumen UU Pencucian Uang untuk menjerat mereka.

---

Corruption crimes may be committed through the establishment of PTs for the purpose of committing corruption crimes, then disguising or hiding the proceeds of such crimes for the sake of enjoying their benefits. The form of utilization of PT, which was later identified by international organizations such as the OECD, FATF and G20, was carried out by what became known as the beneficial owner. They are difficult to identify legally because they were hiding behind a complex PT structure. The task of determining the responsibility of the beneficial owner of a PT in a wrongful act is not simple, but it doesn't mean it's impossible. This study examined how beneficial owner arrangements, both internationally and domestically, are actually implemented, as well as how beneficial owner should be held accountable for any criminal acts committed by the PT. By using a normative research approach based on statutory, case, and conceptual approaches, the researcher identifies and analyzes qualitatively the problems. This research concluded that the provision on determining beneficial owners of international organizations is covered in the OECD Model Tax Convention, FATF Guidance, dan G20 High-Level Principles. While in Indonesia, is contained in several laws, including the Investment Law, the Limited Liability Company Law, the General Provisions and Tax Procedures Law, also in the OJK Regulations, Presidential Decree, and the Minister of Law and Human Rights Regulation. To pursue liability for a PT's beneficial owner in a criminal act of corruption, to begin, PT needs to be placed as a suspect/defendant, so that law enforcement can conduct investigations and confiscate assets. Once that is accomplished, law enforcement can entrap these perpetrators using the instruments provided by the money laundering law.