Penelitian ini membahas mengenai Notaris/PPAT yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan yang tidak menyetorkan uang titipan klien tersebut, bahkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT berulang kali, sehingga merugikan klien serta Notaris/PPAT itu sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan Notaris/PPAT dalam menerima penitipan pembayaran pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah dari klien; dan tanggung jawab Notaris/PPAT atas tindakan karyawannya yang menggelapkan uang pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah milik klien secara berlanjut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian yuridis normatif, data yang relevan dengan penelitian ini yaitu data sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menyetorkan uang pajak jual beli tanah titipan klien merupakan pelayanan tambahan yang bersifat accesoir dan bukan kewenangan dasar Notaris/PPAT, sehingga Notaris selaku PPAT tetap dapat memberikan pelayanan tersebut apabila dipercayakan oleh kliennya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, walaupun sebetulnya secara hukum wajib pajak (klien) yang berkewajiban menyetor pajak dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap penggelapan uang pajak titipan klien yang dilakukan karyawannya adalah berupa tanggung jawab perdata dan administratif. Maka dari itu perlu adanya revisi pengaturan berkaitan dengan batasan pemberian layanan Notaris/PPAT di luar kewenangannya, membuat Standar Operasional Prosedur penyetoran uang pajak titipan klien, serta Notaris/PPAT harus mengawasi dengan pengendalian inspeksi teratur dan langsung atau laporan terhadap jalannya pekerjaan di kantor Notaris/PPAT terkait, terutama pengawasan pada kinerja karyawan.

---

This research discusses about the Notary / PPAT who usually assigns their employees to provide tax payment services, but there is an act of embezzlement by employees who do not deposit the client's deposited money, even using the money for personal purposes without the Notary/PPAT’s knowledge repeatedly. So that it is detrimental to the client and the Notary / PPAT itself. The problems raised in this research are regarding the authority of the Notary / PPAT in receiving the deposit of tax payments related to the deed of sale and purchase of land from the client; and the responsibility of the Notary/PPAT for the actions of their employees who embezzled tax money related to the deed of sale and purchase of client’s land on a continuing basis. To answer this problem, a normative juridical research is used. The data relevant to this research is secondary data which is then analyzed using qualitative analysis methods. The result of this thesis is that the depositing tax money on the sale and purchase of client's land is an additional service that is an accessory and not the basic authority of a Notary/PPAT, so that a Notary as a PPAT can still provide these services if entrusted by his client in the context of optimal service, even though legally taxpayers (the client) who is obliged to pay taxes and the responsibility of the Notary / PPAT for the crime of tax evasion of client deposits committed by their employees are civil and administrative responsibility. Therefore, it is necessary to revise the regulations relating to the limitation of the provision of Notary/PPAT services outside their authority, make Standard Operational Procedures for paying client's deposited tax money and the Notary/PPAT must supervise by controlling regular and direct inspections or reports on the work in the related Notary/PPAT office, especially supervision on employee performance.