UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 556/PDT.P/2019/PN GPR) = Legal Consequences of the Annulment of the Prenuptial Agreement Based on the Court Decree (A Case Study: The Decree of Kediri District Court Number 556/PDT.P/2019/PN GPR)

Rian Muhammad Musyaffa; Henny Marlyna, supervisor; Fully Handayani Ridwan, supervisor; Antarin Prasanthi Sigit, examiner; Mohamad Fajri Mekka Putra, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung berdasarkan adanya penetapan pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap hukum positif. Adapun analisa data dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mendalami data yang diperoleh serta diteliti secara utuh. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya penetapan pengadilan yang menyatakan pembatalan perjanjian kawin menyebabkan bahwa perjanjian kawin dianggap tidak memilik kekuatan hukum sehingga dalam perkawinan tersebut dari yang sebelumnya terjadi pemisahan harta, terjadi persatuan harta. Sehingga segala harta benda yang diperoleh dalam perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Pembatalan akta perjanjian kawin yang dilakukan dengan cara melakukan permohonan penetapan pengadilan akan melindungi notaris, karena akan menghindari risiko apabila pasangan tersebut memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh notaris. Sehingga penetapan pengadilan yang akan membatalkan akta perjanjian kawin tersebut.

This study discusses the legal consequences of the annulment of the prenuptial agreement after the marriage based on the court decree. To answer the problem, the writer used the normative juridical research method by conducting research on positive law. The data analysis was conducted by a qualitative method by exploring the data obtained and thoroughly studied. The results of the study show that the court decree stating the annulment of prenuptial agreement causes the prenuptial agreement considered to have no legal force so that in the marriage, which previously occurred the separation of assets, there occurs the union of assets. Therefore, all assets obtained in marriage will be considered joint property. The annulment of the prenuptial agreement carried out by applying a court decree will protect the notary because it will avoid the risk, in which if the couple has an agreement with the third party that is not known by the notary. Thus, the court decree will annul the prenuptial agreement.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Rian Muhammad Musyaffa.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ida rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xv, 90 pages : illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-pdf 15-25-49406894 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920556474
Cover