Benda cagar budaya penting dilindungi karena nilainya sebagai warisan kebudayaan suatu bangsa. Meski demikian, benda cagar budaya sering menjadi objek penjarahan, pencurian, dan pemindahan secara tidak sah dari negara asalnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pengembalian benda cagar budaya ke negara asalnya adalah melalui gugatan repatriasi perdata. Gugatan tersebut melibatkan lebih dari satu stelsel hukum yang berbeda. Hukum perdata internasional memainkan peranan penting untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum yang berlaku. Namun, seringkali penerapan HPI berakibat pada hasil yang tak adil, seperti kasus Winkworth v. Christie’s oleh yang menggunakan titik pertalian lex rei sitae dan melindungi pemindahan tak sah benda cagar budaya. Perkembangan ilmu hukum perdata internasional dan pelindungan benda cagar budaya melahirkan titik pertalian baru untuk menentukan titik pertalian baru yakni hukum negara asal benda atau lex originis. Namun, negara asing tidak akan menerapkan hukum pelindungan benda cagar budaya negara lainnya tanpa terlebih dahulu menilai apakah hukum tersebut bertentangan dengan ketertiban umum negaranya. Skripsi ini akan membahas mengenai analisa ketertiban umum negara Inggris dan Jerman dalam pelindungan benda cagar budaya.

---

Cultural property is important to be protected as it has an important value for a nation’s heritage. However, cultural properties are often illegally exported from its country of origins. One of the measures that can be taken to repatriate them is by raising a private claim in the relevant court where the goods are located. The claim will involve more than one system of law. Private international law plays a pivotal part in determining which law applies to the dispute. Often, the application of private international law leads to an unfavorable result, for example, the England High Court Decision, Winkworth v Christie’s which applied the lex rei sitae connecting factor and ultimately protected the looting of cultural property. The development of private international law and protection of cultural property introduce a new connecting factor to determine the applicable law in cultural property repatriation, which is the law of the state where the goods originated or lex originis. However, a country will not automoatically apply lex originis without determining whether the application of such foreign law will contradict the country’s public policy. This thesis will elaborate on the analysis of England and Germany’s public policy in the protection of cultural heritage.