Setiap perbuatan hukum seharusnya dilakukan dengan iktikad baik dan tidak merugikan orang lain termasuk dalam pengajuan PKPU namun dalam praktik kerap terjadi pengalihan piutang oleh kreditor kepada pihak ketiga dan kreditor tersebut kemudian mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor sebagaimana tampak diantaranya dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan cases approach dan statutes approach untuk menelaah: (1) bagaimana pengaturan persyaratan permohonan PKPU oleh kreditor yang mengalihkan piutang melalui cessie?; (2) bagaimanakah pandangan pengadilan atas kedudukan cessionaris dalam permohonan PKPU?; dan (3) bagaimanakah penerapan hukum oleh Majelis Hakim atas iktikad baik cedent dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.? Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 jo. Psl 8 UU-KPKPU yang mana cessie yang dilakukan cedent harus memenuhi ketentuan Pasal 613 jo. Buku III KUHPerdata. (2) Pengadilan pada umumnya mengakui praktik cessie dalam permohonan PKPU meskipun tidak seragam dalam memandang kedudukan cessionaris sebagai kreditor lain. (3) Majelis Hakim dalam kasus a quo kurang cermat mempertimbangkan keberadaan iktikad buruk Pemohon PKPU karena menggunakan dasar hukum yang tidak relevan. Oleh karena itu, selain melakukan amandemen terhadap UU-KPKPU dan KUHPerdata untuk lebih mengakomodir asas keseimbangan dalam hukum kepailitan nasional, Penulis menyarankan agar para pihak dalam kontrak mempertegas kebolehan/larangan cessie atas hak kontraktual sesuai asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik.

---

Every legal action should be carried out in good faith but there are problem in Decision Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This thesis is a juridical- normative research and used a cases approach and a statutes approach to examine: (1) how are the requirements for PKPU applications by creditors who transfer receivables through cessie?; what is the legal standing of the cessionary in the PKPU application?; and how is the Panel of Judges decided on the good faith of cedent in Decision Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.? The results of the study found that: PKPU applications must meet the provisions of Article 222 jo. Article 8 UU-KPKPU in which cessie by cedent must comply with the provisions of Article 613 jo. Book III of the Civil Code. (2) Courts generally recognize the practice of cessie in PKPU applications, although they are not uniform in viewing the position of cessionaries as other creditors.