Penelitian ini membahas tentang kedudukan hak mewaris anak perempuan adat Batak Karo serta perbuatan hukum yakni terbitnya sertipikat hak milik atas tanah yang dilakukan oleh ED dan CSD tanpa alas hak yang sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum hak mewaris anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Karo serta implikasi kekuatan sertipikat yang diterbitkan tanpa alas hak yang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) meliputi pendekatan hukum, sosial dan adat. Hasil analisis didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Dengan adanya Yurisprudensi ini berdampak pada adanya perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan dalam adat Batak Karo. Penerbitan sertipikat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sah pemegang hak. “Surat Perdjanjian Djual Tanah Sun” dalam adat Batak Karo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah secara sah dan mengandung penyeludupan hukum sehingga sertipikat tanah yang terbit tanpa alas hak yang sah batal demi hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar hakim perlu mempertimbangkan hak-hak mewaris anak perempuan menurut UUPA dan Yurisprudensi, dan dalam proses penerbitan sertipikat wajib untuk memberikan data-data yang asli untuk menghindari penerbitan sertipikat yang cacat yuridis yang dapat menimbulkan kerugian dan menindak secara tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pemalsuan data dalam proses penerbitan sertipikat.

---

This research discusses the position of inheritance rights for Batak Karo girls and legal actions, namely the issuance of certificates of ownership rights to land carried out by ED and CSD without legal rights. The problems raised in this research are regarding the legal protection of the inheritance rights of girls in the Karo Batak community and the implications of the strength of certificates issued without legal rights. To answer these problems, normative legal research methods are used with an analytical approach including legal, social and customary approaches. The results of the analysis are based on the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 179/K/Sip/1961 stating the equal rights of sons and daughters in inheritance. The existence of this jurisprudence has an impact on the existence of legal protection for the inheritance rights of girls in the Karo Batak custom. Issuance of certificates aims to ensure legal certainty and can provide legal protection to the rightful owner of the right. The "Sun Land Sales Agreement" in the Karo Batak tradition cannot be used as evidence of legal land ownership and contains legal smuggling so that land certificates issued without legal rights are null and void by law. The results of this study suggest that judges need to consider the inheritance rights of girls according to the UUPA and Jurisprudence, and in the process of issuing certificates it is mandatory to provide original data to avoid issuing certificates that are juridically flawed which can cause losses and take firm action against parties. proven to have falsified data in the certificate issuance process.