Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Negara Indonesia mengamanatkan kepada tiap-tiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pengaturan dan menyelenggarakan urusannya secara mandiri yang bertujuan juga untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakatnya. Penguatan pada sektor pajak daerah oleh pemerintah daerah atau kepala daerah dilakukan dengan melakukan pengenaan terhadap objek pajak yang baru, mengekspansi basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya telah diterapkan berpedoman pada UU 28 Tahun 2009. Dengan dikenakannya pungutan atas rokok melalui pengenaan dengan cukai dan pajak, pemerintah daerah dalam hal ini menyatakan bahwa pemungutan atas pajak rokok tersebut diharapkan dapat mendongkrak anggaran penerimaan negara dan daerah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, peraturan terkait dan konseptual, untuk kemudian menganalisisnya secara kualitatif guna menemukan pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mencapai semua tujuan dari pemerintah daerah tersebut, pajak daerah atas rokok bukan merupakan suatu hal yang kurang tepat, dikarenakan pemungutan ini dirasa bersifat opsen pajak (pajak atas pajak). Dengan perkembangan teknologi yang pesat, seperti yang kita tahu bahwa rokok elektrik mulai dilirik oleh masyarakat umum pada beberapa tahun belakangan ini. Adanya sektor baru yakni rokok elektrik beserta cairan nya yang dikategorikan sebagai objek pajak (PMK 146/2017), pemerintah dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada sektor baru tersebut dengan membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri ini. Tentunya pembuatan regulasi atas hal tersebut didasari dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum.

---

In the context of implementing an effective and efficient government, the State of Indonesia mandates that each region has the right and obligation to regulate and carry out its affairs independently, which also aims to improve services to its people. Strengthening the regional tax sector by local governments or regional heads is carried out by imposing new tax objects, expanding the basis for regional taxes and regional levies which have previously been applied based on Law 28 of 2009. With the imposition of levies on cigarettes through the imposition of excise and taxes, the local government in this case states that the collection of cigarette taxes is expected to boost state and regional revenue budgets. To answer these questions, the author uses a normative research method, with a statutory, related regulations and conceptual approach, and then analyzes it qualitatively in order to find a solution to the problem. Based on the results of the study, to achieve all the objectives of the local government, the local tax on cigarettes is not an inappropriate thing, because this collection is considered to be an opsen tax (tax on taxes). With the rapid development of technology, as we know that e-cigarettes have begun to be glimpsed by the public in recent years. The existence of a new sector, namely electric cigarettes and their liquids which are categorized as tax objects (PMK 146/2017), the government in this case has the authority to collect the new sector by making rules and policies related to this industry. Of course, making regulations on this matter is based on the aim of achieving the welfare of the people.