Penelitian ini akan membahas tentang Kajian Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Rangka Memperkuat Eksekusi Tata Usaha Negara dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Perubahan tentang pelaksanaan eksekusi peradilan tata usaha negara menjadi tanda bahwa masih banyaknya pejabat publik yang tidak melaksanakan tata usaha negara. Perubahan dalam undang-undang peradilan tata usaha negara ini memiliki caranya masing-masing untuk mengatur agar para pejabat publik taat pada putusan pengadilan tata usaha negara. Ketidaktaatan pejabat publik dalam melaksanakan putusan tata usaha negara memberikan dampak yang tidak baik salah satunya adalah keraguan masyarakat akan ketaatan pejabat publik. Periode 2016 sampai dengan 2018 dicatatkan ada lima puluh enam kasus yang dimohonkan oleh penggugat agar putusan tersebut dilaksanakan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan setelah diundangkan menjadi induk hukum materil di bidang administrasi negara. Selama ini, Undang-Undang Peratun tidak hanya mengatur hukum formil administrasi tetapi juga mengatur hukum materil administrasi. Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi absolut dari peradilan tata usaha. Kekosongan hukum formal untuk menunjang Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan ini diatur dalam peraturan intern mahkamah agung. Perubahan paling mendasar adalah adanya upaya administrasi sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Hal ini menjadi nilai tambah karena segala sesuatunya diselesaikan terlebih dahulu secara intern. Upaya administrasi ini dirasa cukup karena dalam beberapa kasus perubahan menjadi alasan utama sulitnya dilaksanakan putusan Tata Usaha Negara. Sehingga, peradilan tata usaha memeriksa gugatan yang memang sudah terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya adminstrasi.

---

This study will discuss the Study of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration in the Framework of Strengthening the Execution of State Administration by using the normative legal method by statutory approach using document study techniques and interview. Changes in the execution of state administrative courts are a sign that there are still many public officials who do not carry out state administration. This change in the state administrative court law has its own way of regulating public officials to obey the decisions of the state administrative court. The disobedience of public officials in implementing state administrative decisions has a bad impact, one of which is public doubts about the obedience of public officials. For the period 2016 to 2018, there were fifty-six cases that were requested by the plaintiff so that the decision was implemented. The Government Administration Act after its promulgation becomes the parent material law in the field of state administration. So far, the Administrative Law does not only regulate formal administrative law but also regulates administrative material law. The Government Administration Act has expanded the absolute competence of administrative courts. The void of formal law to support this Government Administration Act is regulated in the internal regulations of the Supreme Court. The most basic change is the existence of administrative efforts before the lawsuit is filed in court. This is an added value because everything is done internally first. This administrative effort is considered sufficient because in some cases changes are the main reason for the difficulty of implementing State Administrative decisions. Thus, the administrative court examines claims that have already been resolved through administrative efforts.