Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan pajak, pajak penghasilan, dan pemajakan dividen. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan pengecualian PPh atas dividen dilakukan melalui empat tahapan, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, serta penetapan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pengecualian PPh atas dividen sudah sesuai dan telah memenuhi standar dan teori mengenai formulasi kebijakan publik. Meskipun begitu, implementasi kebijakan ini perlu pengawasan yang ketat dari otoritas pajak karena terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu, dalam implementasinya, pemerintah perlu membuat peraturan anti penghindaran pajak.

---

This study discusses the policy formulation carried out by the government in making an income tax exemption policy (PPh) on dividends contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of this study is to identify and analyze the policy formulations carried out by the government. The concepts used include the concept of public policy, public policy formulation, fiscal policy, tax policy, income tax, and dividend taxation. Qualitative research approach with descriptive research type. The result of this research is that the process of formulating the income tax exemption policy on dividends is carried out through four stages, namely the formulation of the problem, the policy agenda, the selection of policy alternatives to solve the problem, and the determination of policies. This shows that the process of formulating the income tax exemption policy on dividends is appropriate and has met the standards and theories regarding the formulation of public policies. Even so, the implementation of this policy needs strict supervision from the tax authorities because there are loopholes that can be exploited for tax avoidance. Therefore, in its implementation, the government needs to make anti-tax avoidance rules.