Peran pemangku kepentingan pada tata kelola pariwisata sangat penting untuk memastikan kegiatan pariwisata dilakukan berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya peran pemangku kepentingan pada destinasi Ekowisata Pulau Bunaken, yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas terumbu karang yang menjadi andalan destinasi wisata tersebut. Hal yang sama terjadi juga di destinasi Ekowisata Bukit Kasih Kanonang, dan destinasi Ekowisata Rurukan, yaitu kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan sehingga pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi tata kelola pariwisata berkelanjutan berdasarkan peran pemangku kepentingan, dan membuat model peran pemangku kepentingan pada tata kelola pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Utara. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis data kualitatif dan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan, menggerakan, dan memaksimalkan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini adalah tata kelola pariwisata berkelanjutan yang efektif di Sulawesi Utara membutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.

---

The role of stakeholders in tourism governance is very important to ensure tourism activities are carried out based on sustainable tourism principles. The problem in this research is the role of stakeholders in the Bunaken Island Ecotourism destination that not optimal, which causes a decline in the quality of coral reefs which are the mainstay of this tourist destination. The same thing also happens in the Bukit Kasih Kanonang Ecotourism destination and the Rurukan Ecotourism destination, namely a lack of coordination between stakeholders so that sustainable tourism development is not optimal. This research aims to develop a sustainable tourism governance strategy based on the role of stakeholders, and create a model of the role of stakeholders in sustainable tourism governance in North Sulawesi. The approach used in this research is a qualitative approach, with qualitative data analysis methods and Soft System Methodology (SSM). The results of this research show that the role of the Government is very necessary to coordinate, mobilize and maximize other stakeholders to implement sustainable tourism governance in North Sulawesi. The conclusion of this research is that effective sustainable tourism governance in North Sulawesi requires the cooperation of all stakeholders to ensure that sustainable tourism development can be carried out correctly and responsibly, taking into account the balance between environmental, social and economic factors.