Pembatasan peredaran merupakan salah satu tindakan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk membuktikan apakah pelaku usaha melanggar pasal tersebut dapat digunakan pendekatan Rule of Reason untuk menganalisis tindakan dan dampak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tulisan hukum ini menganalisis terkait penggunaan Rule of Reason oleh KPPU terhadap perkara minyak goreng kemasan pada tahun 2022. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk merupakan salah satu dari banyak pelaku usaha yang dinyatakan membatasi peredaran dengan tidak merealisasikan jumlah volume produksi minyak goreng kemasan premium yang sama dengan volume pembelian Crude Palm Oil (CPO). KPPU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama, Tbk bersama dengan pelaku usaha lain melanggar Pasal 19 huruf c dan mengakibatkan dampak negatif pada masyarakat serta terhadap persaingan usaha. Tulisan hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan Teori Penguasaan Pasar. Menurut hasil penelitan dalam tulisan hukum ini, penggunaan Rule of Reason dan Bukti Ekonomi oleh KPPU telah tepat untuk menentukan kualifikasi pelanggaran, namun diperlukan kehati-hatian dan pendalaman ilmu mengingat ambiguitas ataupun ketidakpastian dari Bukti Ekonomi. Kemudian diketahui bahwa Peraturan Kementerian Perdagangan yang kerap berganti dalam waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian dan kerugian kepada berbagai pihak dalam perkara minyak goreng.

---

Distribution restriction is one of the actions regulated in Article 19 letter c of Law Number 5 of 1999. To prove whether a business actor has violated this article, the Rule of Reason approach can be used to analyze the actions and impacts carried out by the business actor. This thesis analyzes the use of the Rule of Reason by the KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) regarding the case of packaged cooking oil in 2022. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk is one of many business actors who have been found to restrict the distribution by not realizing the same volume of production of premium packaged cooking oil as the volume of Crude Palm Oil (CPO) purchases. The KPPU stated that the actions taken by PT Salim Ivomas Pratama, Tbk together with other business actors violated Article 19 letter c and had a negative impact on society and on business competition. This thesis is written using the doctrinal research method and uses the Market Power Theory. According to the results in this thesis, the use of the Rule of Reason and Economic Evidence by the KPPU has been accurate to determine the qualification of the violation, but thorough analyzes and deepening of knowledge are needed considering the ambiguity or uncertainty of Economic Evidence. Then it was known that the Regulation of the Ministry of Trade which often changed in a brief time resulted in uncertainty and losses for various parties in the cooking oil case.