Pada Juni 2023, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation. Kebijakan tersebut mengatur pelarangan terhadap komoditas-komoditas tertentu yang dalam produksinya menyebabkan deforestasi atau degradasi hutan untuk masuk atau keluar dari pasar Uni Eropa. Adapun tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh komoditas-komoditas yang diatur adalah Bebas Deforestasi, Legalitas dan Ketertelusuran. Komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas yang diatur dalam EUDR. Hal ini berdampak pada pasar ekspor komoditas kelapa sawit. Indonesia sebagai salah satu eksportir komoditas kelapa sawit terbesar di dunia terkena dampak dari pemberlakuan EUDR. Tata kelola kelapa sawit di Indonesia masih memiliki segudang permasalahan, terutama pada sektor hulu. Mulai dari perbedaan definisi hutan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, minimnya legalitas pekebun swadaya hingga minimnya pendataan dari sektor hulu hingga hilir perkebunan kelapa sawit. Dengan metode penelitian doktrinal dan pendekatan analitis, penelitian ini akan membahas potensi dampak regulasi EUDR terhadap tata kelola kelapa sawit Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa aktor paling terdampak dengan pemberlakuan EUDR di Indonesia adalah pekebun swadaya. Kendati demikian, pemberlakuan EUDR dapat menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada (existing regulations) dalam rangka membenahi tata kelola kelapa sawit di Indonesia.

---

In June 2023, the European Union issued the European Union Deforestation Regulation (EUDR), which prohibits certain commodities that cause deforestation or forest degradation in their production from entering or leaving the EU market. The key requirements that commodities must meet are deforestation-free, legality, and traceability. Palm oil is among the commodities regulated under the EUDR. This impacts the export market for palm oil. As one of the world’s largest palm oil exporters, Indonesia is significantly affected by this regulation. The governance of palm oil in Indonesia faces numerous challenges, particularly in the upstream sector. These challenges include differences in the definitions of forests between the Indonesian government and the European union, the lack of legality for independent smallholders, and the lack of data from the upstream to downstream sectors of palm oil plantations. Using doctrinal research methods and an analytical approach, this study examines the potential impacts of the EUDR on Indonesian palm oil governance. The findings indicate that independent smallholders are the most affected by the EUDR’s implementation in Indonesia. Nevertheless, the implementation of the EUDR can be a momentum to improve palm oil governance in Indonesia. Consequently, the government needs to evaluate and enhance the implementation of existing regulations to improve the governance of palm oil in Indonesia.