Suatu perjanjian jaminan kebendaan dapat menjadi perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian pokok yang tunduk pada hukum asing. Akan tetapi, perjanjian kebendaan di Indonesia diatur oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai objek benda tidak bergerak. Hal ini karena adanya prinsip lex rei sitae yang merujuk pada kewajiban tunduknya hukum negara dimana benda tersebut terletak terhadap perkara-perkara yang menyangkut benda tersebut. Penelitian ini akan membahas prinsip lex rei sitae sebagai kaedah super memaksa yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta implikasinya terhadap hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis relevansi titik pertalian accessoir sebagai penentu hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Kemudian, penelitian ini akan membahas pertimbangan majelis hakim terkait keberlakuan hukum Indonesia terhadap perjanjian jaminan fidusia dan hipotek dalam Putusan Kasasi No. 1713 K/Pdt/2007 Dan Putusan Peninjauan Kembali No. 445 Pk/Pdt/2007.

---

A property security agreement could server as ancillary agreement to a primary agreement governed by foreign law. However, property security agreements in Indonesia are regulated by various regulations, particularly concerning immovable property. This is because of the prinsiple of lex rei sitae, which mandates that the law of the country where the property is located must govern matters related to that property. This study will discuss the principle of lex rei sitae as a mandatory law to property security agreements as well as analyze the relevance of the accessory allocation as a determinant of the applicable law in property security agreements. Furthermore, this study will examine the judicial considerations regarding Indonesian law as the governing law to fiduciary and mortgage agreements in Supreme Court Decision No. 1713 K/Pdt/2007 and the Judicial Review Decision No. 445 Pk/Pdt/2007.