Kontestasi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup intens sejak dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 hingga pemilu 2024 era reformasi. Berbagai strategi kampanye dilakukan untuk mendapatkan suara masyarakat, salah satunya dengan penggunaan alat peraga kampanye (APK) pemilu sebagai metode alternatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakteristik peserta pemilu yang tidak lagi didominasi oleh masyarakat dari akar rumput, tetapi juga diikuti oleh masyarakat kelompok elit dari berbagai kalangan. Penulisan ini berupaya menguraikan bagaimana penggunaan APK yang melibatkan peserta pemilu, KPU selaku penyelenggara, dan pemerintah sebagai penegak hukum justru merugikan masyarakat serta lingkungan selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta perspektif kriminologi visual, kriminologi hijau, dan teori kriminologi budaya. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan APK pemilu secara berlebihan yang dilakukan oleh kelas penguasa (pemerintah dan peserta pemilu) untuk memenangkan kontestasi pemilu dan mendapatkan kursi jabatan meskipun melanggar aturan, tetapi berdampak pada timbulnya perlukaan dan kerugian (harm) bagi masyarakat dan lingkungan.

---

The contestation of general elections (elections) in Indonesia has shown quite intense dynamics since the implementation of elections in 1955 to the 2024 elections in the reform era. Various campaign strategies have been carried out to get public votes, one of which is the use of election campaign props (APK) as an alternative method. This is motivated by the characteristics of election participants who are no longer dominated by people from the grassroots, but also followed by elite groups from various circles. This writing seeks to describe how the use of APKs involving election participants, the KPU as the organizer, and the government as a law enforcer, harms the community and the environment during the 2024 elections. This paper uses qualitative content analysis techniques and theories of visual criminology, cultural criminology, and green criminology. The results of the data analysis show that the excessive use of election APKs by the ruling class (government and election participants) to win election contestation and get a seat of office even though it violates the rules, has an impact on the incidence of harm to the community and the environment.