Keamanan data pada sertipikat tanah analog pada perkembangannya dinilai kurang karena mudah disalahgunakan. Adanya isu keamanan data tersebut melahirkan inisiasi perubahan format sertipikat menjadi elektronik. Teknologi blockchain memperkenalkan tingkat keamanan baru berdasarkan sifat terdesentralisasi yang dimilikinya. Kementerian ATR/BPN melihat potensi pemanfaatan blockchain ini dengan mencantumkannya pada roadmap layanan elektronik yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adopsi blockchain sebagai keamanan data di balik penerapan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini merujuk pada teori Blockchain Readiness Framework yang dikemukakan oleh Mamaghani, Elahi, dan Hasanzadeh (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain readiness Kementerian ATR/BPN terhadap inisiasi blockchain masuk pada kategori tidak siap. Hanya satu dimensi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian ATR/BPN, yakni dimensi culture. Secara keseluruhan, indikator terpenuhi hanya 15 dari 37 indikator. Temuan tersebut disebabkan kondisi kesiapan yang ada saat ini masih fokus melakukan percepatan layanan digital salah satunya adalah penerapan sertipikat tanah elektronik pada seluruh kantor pertanahan Indonesia. Kementerian ATR/BPN belum melakukan pembahasan secara konseptual mengenai inisiasi blockchain.

---

The data security of the analogue land certificate on its development is underrated because it is easy to misuse. There was a data security issue that gave rise to the initiation of the change of certificate format to electronic. Blockchain technology introduces a new level of security based on its decentralized nature. The ATR/BPN Ministry is looking at the potential exploitation of this blockchain by listing it on the roadmap of electronic services to be implemented by 2025. The aim of this research is to analyze the adoption of blockchain as data security behind the application of electronic land certificates. This research refers to the Blockchain Readiness Framework theory put forward by Mamaghani, Elahi, and Hasanzadeh (2022). The research uses a post positivist approach with data collection methods such as in-depth interviews as well as literature studies. The results of the research show that the ATR/BPN Ministry's blockchain readiness against the blockchain initiation falls into the category of unprepared. Only one dimension has been prepared by the ATR/BPN Ministry, which is the culture dimension. Overall, the indicators met only 15 of the 37 indicators. The findings are due to the current preparedness conditions that are still focusing on accelerating digital services, one of which is the application of electronic land certificates across Indonesian land offices. The ATR/BPN ministry has not yet undertaken a conceptual discussion on the blockchain initiation.