Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji formulasi kebijakan teknologi carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2024. Di saat ini, dua regulasi yang hadir tersebut hanya mengatur penggunaan CCUS dalam industri migas secara eksklusif. Kelemahan terbesar yang ada merupakan ketidakhadiran dari insentif ekonomi yang diberikan pemerintah untuk kontraktor atau pelaku industri aktivitas CCUS. Dengan harga hingga USD$1 miliar per fasilitas, adopsi CCUS dengan regulasi yang ada sekarang memiliki lebih banyak resiko daripada keuntungan bagi pelaku industri yang relevan. Keberlanjutan teknologi CCUS di Indonesia juga menjadi pertanyaan mengingat peraturan yang ada tidak membahas penelitian domestik yang dapat mengembangkan CCUS lebih lanjut dan mempermudah adopsinya kedepan. Skripsi ini ingin menjawab mengapa Permen ESDM No. 2 Tahun 2023 dan Perpres No. 14 Tahun 2024 terbatas dalam formulasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi literatur, dimana yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teori Bounded Rationality milik Herbert Simon seperti yang dijelaskan oleh Bryan Jones. Keterbatasan yang ditemukan dalam proses perumusan kebijakan CCUS di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor: 1) keterbatasan informasi akibat usia muda teknologi penangkapan karbon sehingga data lapangan yang tersedia cukup terbatas; 2) keterbatasan kognisi para pembuat kebijakan yang ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk sepenuhnya memahami kebutuhan, masalah, dan risiko yang mungkin terjadi dalam operasi CCUS; 3) keterbatasan waktu akibat keberadaan kepentingan Indonesia dalam pemenuhan janji-janji yang dibuat pada saat KTT G20 tahun 2022 dan peluang untuk menarik investasi sehingga para pembuat kebijakan mengeluarkan regulasi dalam waktu yang singkat. Kombinasi dari ketiga keterbatasan ini menyebabkan para pembuat kebijakan menghasilkan regulasi tidak optimal, dan hanya menghasilkan regulasi yang “cukup” (satisficing).

---

This thesis aims to examine the policy formulation of carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) technology regulated through Permen ESDM No. 2 Tahun 2023 and Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2024. Presently, the two existing regulations only control the use of CCUS in the oil and gas industry exclusively. The biggest drawback is the absence of economic incentives provided by the government for contractors or industry players of CCUS activities. Costing up to USD$1 billion per facility, the adoption of CCUS with the current regulations has more risks than benefits for the relevant industry players. The sustainability of CCUS technology in Indonesia is also questionable as the existing regulation does not address domestic research that could further develop CCUS and facilitate its future adoption. This thesis aims to answer why Permen ESDM No. 2 Tahun 2023 and Perpres No. 14 Tahun 2024 are limited in their formulation. This research uses qualitative methods through interviews and literature studies, wherein the data collected will be analysed using Herbert Simon's Bounded Rationality theory as explained by Bryan Jones. The limitations found in the CCUS policy formulation process in Indonesia are caused by three factors: 1) limited information due to the young age of carbon capture technology resulting in the limited available field; 2) limited cognition of policymakers characterised by their inability to fully understand the needs, problems, and risks that may occur in CCUS operations; 3) limited time due to the existence of Indonesia's interest in fulfilling the promises made during the G20 Summit in 2022 and the opportunity to attract investment caused the policymakers to issue regulations in a short time period. The combination of these three limitations causes policy makers to produce non-optimal regulations, and only produce "satisficing" regulations.