Dewasa ini, eksistensi dari korporasi seringkali diikuti oleh perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Namun nyatanya, banyak ditemukan korporasi yang tidak turut serta bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan dan hanya menuntut organ perseroannya saja, yakni direksi, padahal sudah banyak ahli yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tesis ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana bagi korporasi atas tindak pidana penambangan tanpa izin (illegal) yang terjadi di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss., yang mengadili Terdakwa atas nama Sukarman selaku direktur utama PT. Mega Buana Mineral (selanjutnya disebut PT. MBM) serta kedudukan putusan tersebut sebagai bukti awal memintakan pertanggungjawaban pidana pada PT. Mega Buana Mineral. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang berjenis yuridis normatif, yaitu berfokus pada meneliti penerapan peraturan hukum tertulis yang berlaku, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Tahap penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta penelusuran bahan dari situs di internet yang berkaitan dengan isu hukum dalam rumusan masalah. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Tindak Pidana Koprorasi, serta Perja Korporasi. Lebih lanjut, Putusan No. 41/Pid.B/LH/20021/PN.Lss dapat dijadikan bukti awal untuk menetapkan PT. MBM sebagai tersangka dalam perkara penambangan illegal dan memintakan pertanggungjawaban pidana.

---

Nowadays, the existence of corporations is often followed by unlawful acts, one of which is environmental crime. But in fact, there are many corporations that are not held responsible for the criminal acts that have been committed and only prosecute the company's organs, namely the directors, even though many experts have stated that corporations are legal subjects so that they can be held accountable. This thesis aims to discuss criminal liability for corporations for the crime of illegal mining that occurred in Mosiku Village, Batu Putih Subdistrict, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi based on District Court Decision No. 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss., which tried the defendant on behalf of Sukarman as the main director of PT Mega Buana Mineral (hereinafter referred to as PT MBM) and the position of the decision as initial evidence to impose criminal liability on PT Mega Buana Mineral. This legal writing is a normative juridical type of legal research, which focuses on examining the application of applicable written legal regulations, where the approach used is a statutory approach. This stage of legal writing is carried out through literature studies through secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, as well as tracing materials from sites on the internet related to legal issues in the formulation of the problem. The method of data analysis used in this writing is a qualitative approach so as to produce analytical descriptive data which is then drawn conclusions using the deductive reasoning method. Based on the results of this research, it can be concluded that corporations can be held criminally liable based on the theory of identification, Article 3 and Article 4 of Supreme Court Regulation on Corporate Crime, and Attorney General Regulation on Guidelines for Handling Criminal Cases with Corporate Legal Subjects. Furthermore, Decision No. 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss can be used as initial evidence to establish PT MBM as a suspect in the illegal mining case and hold it criminally liable.