Pelaksanaan Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu BUMN yang telah melaksanakan program CSRnya adalah Perusahaan Gas Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahan Gas Negara Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa Teluk Terate Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang Provinsi Banten. Program ini pernah ditunda selama 4 bulan dan mengakibatkan beberapa program di setiap unit tidak berjalan sesuai dengan rencana.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Gas Negara di Desa Teluk Terate Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan yang digunakan belum berjalan sesuai dengan program yang direncanakan dilihat dari banyaknya program yang belum dapat dilaksanakan setiap unitnya dan ada satu unit yang belum berjalan hingga Mei 2018. Selain itu, program yang dilaksanakan belum dapat dirasakan secara menyeluruh ke masyarakat Desa Teluk Terate

---

This research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System (SIPD). Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development