Skripsi ini membahas tentang prinsip Utmost Good Faith dengan permasalahan bagaimana prinsip Utmost Good Faith diatur di dalam Hukum Asuransi Indonesia dan bagaimana aplikasi prinsip Utmost Good Faith di dalam polis asuransi jiwa PT. BNI LIFE INSURANCE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Mjk. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan memaparkan keadaan hukum dan gejala yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa pertama, prinsip Utmost Good Faith untuk Tertanggung telah diatur di dalam pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) di dalam UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk Penanggung. Kedua, Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto telah salah mengimplementasikan prinsip Utmost Good Faith untuk menghukum Penanggung dengan membuat pengertian yang berbeda daripada pengertian Utmost Good Faith di dalam asuransi pada umumnya. Hal dikarenakan hakim kurang memahami prinsip Utmost Good Faith di dalam hukum asuransi. Saran dari Penulis adalah, Tertanggung sudah seharusnya mengungkapkan dan tidak menyembunyikan fakta yang diketahui dalam proses underwriting, terutama apabila hal tersebut sudah ditanyakan di dalam proses underwriting, Penanggung dalam hal ini, sebaiknya mewajibkan medical checkup untuk calon tertanggung agar menghindari ketidaksesuaian fakta antara pernyataan tertanggung dengan kondisi kesehatan sebenarnya, untuk hakim, diperlukan penyuluhan ataupun pelatihan untuk mendalami hukum asuransi beserta doktrin-doktrinya, terutama prinsip Utmost Good Faith untuk menghindari kesalahan implementasi prinsip-prinsip hukum asuransi dalam memutus suatu perkara.

---

This Undergraduate thesis will discuss on how Utmost Good Faith principle is regulated in Indonesian Insurance law and how is the implementation of Utmost Good Faith principle inside the life insurance policy of PT. BNI LIFE INSURANCE based on Mojokerto District Court Decision Number 71/Pdt.G/2018/PN Mjk. The method used here is Normative Juridical method with descriptive type of research by explaining the legal condition and juridical symptoms. The data used here is secondary data and the data analysis is using qualitative methods. The result from the research are that first, Utmost Good faith principle had been regulated for Insured party in article 251 Indonesian Commercial Code and article 31 paragraph (1) and (2) of UU No. 40 Tahun 2014 on Insurance for Insurer party. Second, the judges in Mojokerto District Court had wrongly implemented Utmost Good Faith principle by making different definition of Utmost Good Faith principle in Insurance law which generally known. This was the result of the lack of knowledge of the judges on Utmost Good Faith principle in Insurance law. The recommendation from the author is that the Insured party should have disclose and not concealing any fact he knew in the underwriting process, especially when he had been asked about those things. Insurer in this case, shall have mandated medical checkup for insured candidate to avoid facts discrepancies between Insured’s statement with the real medical condition. For the judge, there shall be course on understanding Insurance law and its doctrines, especially Utmost Good Faith principle to avoid wrong implementation of Insurance law’s principles in deciding a case.