Pengendalian Persediaan (Inventory Control) merupakan salah satu kegiatan kelogistikan yang sangat penting. Persediaan yang berlebihan di satu sisi akan meningkatkan Service Level atau memperkecil stock out, tetapi di sisi lain investasi yang tertanam akan sangat besar termasuk diantaranya biaya pemesanan dari biaya penyediaan material. Begitu pula sebalikrrya, jika jumlah persediaan terlalu kecil atau ketiadaan persediaan yang sangat diperlukan untuk kegiatan operasi, akan mengakibatkan kerugian terlebih lagi bilamana menyangkut peralatan yang sifatnya vital maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar pula. Tapi ini tidak berarti bahwa semua jenis material yang diperlukan harus tersedia di gudang, karena tidak ekonomis menyimpan persediaan berlebihan. Untuk itu harus dapat diperhitungkan jumlah dan jenis material apa saja yang perlu disimpan dalam persediaan diesuaikan dengan kebutuhan operasi pada tingkat yang optimal.
Faktor yang mempengaruhi nilai persediaan adalah pemakaian, lead time dan kebijakan. Pemakaian yang fluktuatif, lead time yang panjang dan penerapan kebaakan yang kurang memberikan hasil positif akan berakibal kurang mendukung dalam upaya pencapalan tingkat persediaan yang optimal. Dalam pemilihan dan penerapan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi operasional perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki/meningkatkan tingkat pelayanan dan TOR, memperpendek lead time serta meminimasi biaya-biaya lain yang kesernuanya mengarah kepada optimasi persediaan.
Langkah yang diambil untuk mencapai tingkat persediaan suku cadang yang optimal adalah dengan menghitung tingkat persediaan yang layak untuk UP IV Cilacap disesuaikan dengan target yang ditentukan oleh Divisi Logistik, disamping menerapkan alternatif penggunaan formula pemesanan untuk mengetahui keekonomisannya. Sedangkan upaya untuk mempersingkat lead time adalah dengan memperbaiki pengelolaan KIMAP dan melakukan kebijakan dalam hal pengadaan barang. Ini semua harus didukung dengan sistem dan prosedur seperti komputerisasi dan sumber daya manusia yang memadai serta penerapan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian persediaan.