Pasien sebagai pihak yang membutuhkan perawatan atau asuhan dari tenaga kesehatan, rentan terhadap pelanggaran hak-haknya oleh tenaga kesehatan. Perawat yang mendampingi pasien selama 24 jam untuk memberikan asuhan keperawatan dalam rangka upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan kelalaian, salah satunya pelecehan seksual. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hubungan hukum perawat dengan pasien, pengaturan mengenai pelecehan seksual oleh perawat menurut hukum dan etika, dan perlindungan hukum pasien korban pelecehan seksual oleh perawat. Hubungan hukum antara perawat dengan pasien yaitu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban ketika berinteraksi dalam proses asuhan keperawatan, pemenuhan hak dan kewajiban ini saling berkitan. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pelecehan seksual salah satunya KUHP yaitu Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP mengenai pencabulan. Secara etik, pelecehan seksual tidak secara ekpslisit diatur dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia, tetapi dapat dianggap melanggar ketentuan Angka 4 Poin b dan Angka 2 Poin A Kode Etik Keperawatan Indonesia. Pasien dapat menuntut perawat melalui proses peradilan dan mengadukan perawat tersebut kepada organisasi profesi perawat (PPNI). Walaupun hak dan kewajiban terebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi peraturan perundang- undangan tersebut tidak memuat sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak pasien. Sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus yang dapat secara tegas melindungi dan bukan hanya mengatur saja tapi juga memberikan sanksi.

---

Patients as parties who need care from health workers, are vulnerable to violations of their rights by health workers. Nurses who accompany patients for 24 hours to provide nursing care in the context of health care efforts in hospitals, have the possibility to make mistakes and omissions, one of which is sexual harassment. The research was conducted using normative juridical methods to answer problems related to the legal relationship between nurses and patients, regulations regarding sexual harassment by nurses according to law and ethics, and legal protection for patients who are victims of sexual harassment by nurses. The legal relationship between nurses and patients is that as legal subjects who have rights and obligations when interacting in the nursing care process, the fulfillment of these rights and obligations are interrelated. This is regulated in various laws and regulations, one of which is Law number 38 of 2014. Various laws and regulations regulate sexual harassment, one of which is the Criminal Code, namely Article 289 of the Criminal Code to Article 296 of the Criminal Code regarding obscenity. Ethically, sexual harassment is not explicitly regulated in the Indonesian Nursing Code of Ethics, but it can be considered a violation of the provisions of Number 4 Point b and Number 2 Point A of the Indonesian Nursing Code of Ethics. Patients can sue nurses through the judicial process and complain to the professional Nursing Organization (PPNI). Although these rights and obligations are regulated in laws and regulations, these laws and regulations do not contain sanctions that can be given in the event of a violation of the patient's rights. So it is necessary to have special arrangements that can firmly protect and not only regulate but also provide sanctions.