Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian insentif PBB P2 tentang pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasi dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi pada tahun 2020 dimana diprakarsai dengan adanya fenomena COVID-19 dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George Edward III serta hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan saat mengimplementasikan kebijakan ini. Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Bekasi mempunyai pemeringkatan Pendapatan Asli Daerah yang baik berskala Provinsi Jawa Barat Pra COVID-19 muncul, dimana hal ini dipengaruhi oleh  salah satu jenis Pajak Daerah yaitu PBB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan pendekatan metode kuantitatif melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan insentif PBB-P2 yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik apabila ditinjau melalui teori implementasi yang telah dikemukakan oleh Edward III, hal ini dikarenakan adanya hambatan pada dimensi komunikasi yaitu pada indikator transmisi yang diakibatkan oleh adanya fragmentasi yang cukup panjang dalam menyampaikan implementasi kebijakan ini.

---

This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 incentive policy regarding the reduction of basic provisions and the abolition of administrative sanctions during the COVID-19 pandemic in Bekasi City on 2020 which was initiated by the COVID-19 phenomenon by reviewing the theory of policy implementation that has been put forward by George Edward III and the obstacles experienced by policy implementers when implementing this policy. Researchers chose Bekasi City as the research location because Bekasi City has a good Locally Generated Revenue rating on the Pre-COVID-19 in scale of Jawa Barat Province, where this is influenced by one type of Regional Tax, namely PBB-P2. This study uses a paradigm post-positivist with a quantitative method approach through in-depth interviews with resource persons. From this research, it can be seen that the implementation of PBB-P2 incentive policy that has been implemented has not been fully implemented properly when viewed through the implementation theory that has been proposed by Edward III, this is due to obstacles in the communication dimension, namely the transmission indicator caused by the fragmentation that occurs quite long in conveying the implementation of this policy.