Energi panas bumi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam energi terbarukan untuk memastikan terdapat sumber energi yang dapat diandalkan dan berkelanjutan. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014 pada sektor energi, Indonesia menargetkan Energy Mix pada tahun 2025 dimana energi baru dan terbarukan berkontribusi sebesar 23% dari total Energy Mix. Melalui Perpres No. 22 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia (RI) telah menetapkan target 7.241,5 MW panas bumi kapasitas terpasang pada tahun 2025. Sedangkan kapasitas terpasang saat ini sekitar 2.133,5 MW. Berdasarkan kesenjangan antara potensi dan kapasitas terpasang PLTP dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan panas bumi di Indonesia masih rendah karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan dalam pengembangan panas bumi adalah isu sosial seperti penolakan dari komunitas cukup banyak mendominasi. Isu sosial dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek yang akhirnya akan berdampak pada keekonomian proyek. Risiko sosial ini pun dapat diturunkan dengan meningkatkan penerimaan sosial (social acceptance) atas kegiatan panas bumi dengan memahami latar belakang dan faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan sosial. Social acceptance dapat dibagi menjadi 3 dimensi yaitu: socio- political acceptance, community acceptance, dan market acceptance. Penelitian ini akan berfokus pada socio-political acceptance sebagai dimensi yang paling luas dari social acceptance yang menjelaskan bagaimana manusia dan organisasi membuat keputusan, menyelesaikan konflik, menjalin kemitraan, merespon kebijakan pemerintah serta masalah sosial dan sebagai pondasi dari social acceptance. Strategi yang dihasilkan dari analisis terhadap socio-political acceptance ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi (IPP) untuk meningkatkan socio-political acceptance terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan kinerja waktu.

---

Geothermal energy in Indonesia plays a very important role in renewable energy to ensure that there is a reliable and sustainable energy source. Based on PP No. 79 In 2014 in the energy sector, Indonesia targets the Energy Mix in 2025 where new and renewable energy contributes 23% of the total Energy Mix. Through Presidential Decree No. 22 of 2017, the Government of Indonesia (RI) has set a target of 7,241.5 MW of geothermal installed capacity by 2025. While the current installed capacity is around 2,133.5 MW. Based on the gap between the potential and installed capacity of geothermal power plants with these data, it can be concluded that geothermal development in Indonesia is still low due to the many challenges faced. One of the challenges in geothermal development is that social issues such as refusal from the community dominate quite a lot. Social issues can result in delays in project completion which will ultimately have an impact on the project's economy. This social risk can also be reduced by increasing social acceptance of geothermal activities by understanding the background and factors that influence the low social acceptance. Social acceptance can be divided into 3 dimensions, namely: socio-political acceptance, community acceptance, and market acceptance. This study will focus on socio-political acceptance as the broadest dimension of social acceptance which explains how humans and organizations make decisions, resolve conflicts, establish partnerships, respond to government policies and social problems and as the foundation of social acceptance. The strategy resulting from the analysis of socio-political acceptance is expected to help companies producing electricity from geothermal (IPP) to increase socio-political acceptance of geothermal projects to improve time performance.