Pemerintah Indonesia mereformasi sistem asuransi kesehatan publik untuk masyarakat miskin pada tahun 2008 tetapi di sisi lain Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan akses terhadap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini menganalisis apakah reformasi sistem asuransi kesehatan publik di tahun 2008 justru meningkatkan   kesenjangan kesehatan masyarakat miskin.   Dengan menggunakan data IFLS dan PODES, penelitian ini menemukan indikasi bahwa setelah reformasi, kesenjangan kesehatan masyarakat miskin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya gap kecenderungan untuk melakukan klaim asuransi kesehatan sesuai dengan level kemudahan untuk menjangkau puskesmas. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat miskin dari pengeluaran katastropik, selain penyediaan asuransi kesehatan, pemerintah juga harus memperhatikan kemudahan menjangkau puskesmas, termasuk meningkatkan kualitas jalan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur kesehatan.

Though the Indonesian government reformed its public health insurance system for the poor in 2008, the country still faces challenges with the disparity of accessibility to primary healthcare centres (puskesmas). This study examines whether the 2008 healthcare system reforms increased health inequality of the poor. Using data from the RAND Indonesian Family Life Survey (IFLS) and The Village Potential Statistics (PODES), this study found an indication that, in the aftermath of the reforms, the gap widened in the tendency for the poor to make insurance claims depending on their level of access to healthcare centres. Therefore, to protect the poor from catastrophic out-of-pocket expenditure, besides the provision of public health insurance, the government needs to be concerned about the accessibility of public health care, which includes not only the provision of direct healthcare infrastructure, but also improving road access conditions.