ABSTRACTBidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terutama kepada ibu dan anak. Para bidan yang menjalankan praktik kebidanan secara mandiri kadang kala tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan yang ada. Salah satu contohnya adalah dalam penyerahan obat. Dalam hal penyerahan obat, termasuk obat Dextromethorphan yang dibahas dalam penulisan ini. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis-Normatif dan tipe penelitian deskriptif, skripsi ini menjabarkan analisis mengenai tanggung jawab hukum bidan dalam penyerahan obat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 03/Pid.Sus/2012/PN.Pml. Dapat disimpulkan bahwa bidan tidak diperbolehkan menyerahkan obat karena bidan bukan tenaga kefarmasian yang berwenang untuk menyerahkan obat terutama obat Dextromethorphan. Peneliti menyarankan agar Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan lebih aktif untuk melakukan pengawasan terhadap bidan yang menjalankan praktik secara mandiri.

---

ABSTRACTMidwives are health workers who provide health services especially to mothers and children. Those midwives who carry out independent midwife practices often exercise their competency not based on existing rules. One example is during medicine dispensation, including Dextromethorphan which will be discussed in this paper. By using a juridical-normative method of writing, this paper explains an analysis of midwives legal responsibilities in medicine dispensation based on Court Ruling Number: 03/Pid.Sus/2012/PN.Pml. It can be concluded that midwives are not permitted to dispense medicine because midwives are not pharmacists who is authorized to dispense medicine, especially Dextromethorphan. It is suggested that the Ministry of Health and Public Health Department the be more active in conducting supervision of midwives who carry out independent practices.