Skripsi ini membahas mengenai skema piramida dalam pendistribusian barang sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal tersebut melarang setiap pelaku usaha distribusi untuk menerapkan skema piramida pada kegiatan usahanya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindak pidana pelaku usaha distribusi dalam pendistribusian barang menggunakan skema piramida serta penerapan, persamaan dan perbedaan antara Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pada skripsi ini penulis akan membandingkan tiga putusan yaitu satu putusan sebelum dikeluarkannya peraturan larangan penerapan skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan dua putusan setelah peraturan larangan penerapan skema piramida dikeluarkan. Hadirnya Undang-Undang ini dapat menjadi suatu hal positif karena di Indonesia sudah terdapat berbagai kasus yang dimana pelaku usaha distribusi menerapkan skema piramida dalam proses kegiatan usahanya.

---

This thesis discusses pyramid scheme in the distribution of goods as a criminal act as regulated in Article 105 of Law No. 7 of 2014 on trade. The regulation forbids any business communities to implement the distribution system pyramid scheme in distributing goods.

The purposes of this thesis are to learn about criminal act done by business communities in distributing of goods with pyramid scheme and its practice, along with similarity and difference between Article 105 of Law No. 7 of 2014 on Trade and Article 378 of Indonesian Criminal Code.

On this thesis, the author compared three different court decisions the first is court decision before Law No. 7 of 2014 on Trade was assigned, the second and the third is after the Law No. 7 of 2014 on Trade was assigned. The presence of Law No. 7 of 2014 on Trade could be advantageous in Indonesia, given that there were so many cases where business communities implemented the pyramid scheme.