Nelayan merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, namun dalam menjalankan profesi sebagai nelayan, nelayan dihadapkan pada risiko-risiko yang dapat merugikan diri nelayan tersebut sehingga sudah seharusnya nelayan diberikan perhatian khusus untuk melindungi nelayan serta menjamin hak-haknya. Bentuk perhatian khusus ini salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan asuransi nelayan yang dilaksanakan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung bersama-sama dengan pemerintah yang memberikan bantuan premi asuransi nelayan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia telah cukup mengatur pelaksanaan asuransi nelayan yang telah diselenggarakan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelenggaraan asuransi nelayan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia dibandingkan dengan jenis asuransi umum lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia belum cukup mengatur pelaksanakaan asuransi nelayan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia. Penulis menyarankan agar pemerintah mengakomodasi penyelenggaraan asuransi nelayan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Fishermen is one of the key factors in marine and fisheries development sector which support economic growth and national development, but while doing a profession as a fisherman, fishermen face many risks which could harm the fisherman, hence fishermen should be given special attention to protect fishermen itself as well guarantee their rights. This particular form of attention is manifested by the implementation of fishermen 39 s insurance which held by PT Asuransi Jasa Indonesia as the insured together with the government which provides insurance premiums for fishermen.

According to these, author formulated and discussed the following problems 1. Are Indonesian insurance regulations have been being enough to regulate the fishermen 39 s insurance activities that have been held by PT Asuransi Jasa Indonesia 2. What are the mechanisms and procedures of fishermen insurance by PT Asuransi Jasa Indonesia compared to other types of general insurance that held by insurance companies.

This research uses the normative juridical approach with descriptive typology. At the conclusion, Indonesian insurance regulations are not enough yet to regulate the implementation of fishermen insurance which held by PT Asuransi Jasa Indonesia. The authors suggests that the government have to accommodate the implementation of fishermen 39s insurance to the Indonesia insurance regulations.