ABSTRAKTulisan ini membahas tentang implementasi kebijakan dalam konteks proses produksi dan reproduksi ruang di salah satu RPTRA yakni di Duri Pulo, Jakarta Pusat. Konsepsi ruang publik yang digagas pemerintah cenderung homogen sementara publik pun memiliki kebebasan untuk memaknai ruang publik dengan cara mereka masing-masing. Saya menggunakan teknik pengamatan, wawancara serta melibatkan diri dalam keseluruhan prosesnya untuk membantu dalam pengumpulan data secara holistik dari berbagai sudut pandang. Internalisasi nilai melalui praktik governmentality ternyata bergesekan dengan pemaknaan masyarakat yang mempersepsikan ruang sebagai embodied space mereka. Hal ini memunculkan fakta bahwa publik tidak bisa disimplifikasi menjadi satu entitas yang seragam dan ruang bukanlah perihal teknis belaka.

---

ABSTRACTThis paper is intended to discuss about policy implementation in production and reproduction process context at one of the Child Friendly Integrated Public Spaces RPTRA at Duri Pulo, Central Jakarta. Public spaces conception which initiated by the government tend to be homogeneous meanwhile public has a freedom to interpret public space on their own. I used observation techniques, interviews and engaged myself in whole process to assist in the data collection holistically from various points of view. Values internalization through the governmentality practice apparently against the public rsquo s meaning of public space that perceived space as their embodied space. This raises the fact that public cannot be simplified into unified entity and space is not merely a technical matter.