ABSTRAKPada skripsi ini membahas mengenai ketentuan waktu 5 tahun yang ditentukan di dalam pasal 457 KUHPerdata untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tak hadir afwezigheid pada masa kemungkinan meninggal dunia, dikesampingkan oleh Pengadilan dalam sebuah Penetapan dengan tujuan dibolehkannya tindakan terhadap harta bersama oleh pasangannya si tidak hadir afwezig dikarenakan tidak dapat dilakukannya perbuatan hukum atas harta tersebut apabila tidak adanya persetujuan si tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder bahan pustaka yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukannya penegasan melalui peraturan perundang-undangan bahwa ketentuan keadaan tak hadir afwezigheid yang berlaku adalah ketentuan yang dimuat didalam KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis writing about the provisions of 5 year which specifies in article 467 of Indonesian Civil Code Burgerlijk Wetboek to determine a person in the absent afwezig state at the time of the possibility of death, ruled out by the Court because a Determination for the purpose of permissible action on joint property by his her partner can rsquo t do legal act of the property without the absentee rsquo s consent. This research uses literature research method using secondary data which is legal as its data source. The results of this study suggest that an affirmation of legislation that the prevailing provisions of afwezigheid is applicable is provided in the Civil Code.