ABSTRAKDewasa ini, ruang dengar dan ruang pandang masyarakat mendapat suguhan baru berupa penayangan langsung proses persidangan dengan perantara media televisi. Siaran langsung pada proses persidangan mampu hadir dalam sistem peradilan pidana melalui penegakan asas terbuka untuk umum sebagai suatu jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa sekaligus demi terciptanya proses fair trial persidangan yang berkeadilan . Realitasnya, siaran langsung pada proses persidangan dapat menuai dampak terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum yang hidup didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunaan teknik pengumpulan data kualitatif, yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah praktisi hukum, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil ini dari penelitian ini adalah Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHAP mampu menghadirkan praktik siaran langsung pada proses persidangan di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena minimnya penjelasan baku mengenai frasa terbuka untuk umum, serta ketiadaan pengaturan lebih lanjut terhadap batasan dari umum pada Asas ini yang berimplikasi terjadinya pelanggaran pada prinsip pembuktian dan penegakan asas praduga tak bersalah melalui trial by the press.

---

ABSTRACTThese days, The public purview in images and sound are getting new treats in the form of live streaming of the trial process, through the form of Television. Live streaming in the trial process can appear in the criminial judicial system through the establishment of open for public principle as a guarantee of legal protection towards the rights of the accused also for the creation of fair trial process. The reality though, live broadcast in a trial process may cause impact towards the implementation of the legal principles living through it. This research is conducted using qualitative data colletion technique, which is conducting direct interview with a number of legal practitioners and literature study by reading documents related with the problem investigated. The result of this research is that the open trial for public principle as stipulated in Article 153 paragraph 3 of the Criminal Procedural Code allows live broadcast practices in trial procedures in Indonesia. This can happen due to the lack of normative explanation regarding the phrase open for public and no further regulation towards the limitation of public in this principle which implicates the violation towards the proving principle and the establishment of presumption of innocence through trial by the press.