ABSTRAKPerjanjian dapat melahirkan suatu hubungan hukum yang menyebabkan satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Namun, ketika terjadi keadaan memaksa, para pihak dapat dibebaskan untuk memenuhi kewajibannya atau untuk membayar ganti rugi. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai klausula keadaan memaksa dalam perjanjian antara PT Internet Pratama Indonesia dan PPK Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam Putusan No. 1182K/Pdt/2012. Dalam klausula keadaan memaksa tersebut tidak diatur mengenai lsquo;diskontinuitas suatu produk rsquo; discontinue sebagai keadaan memaksa, namun kemudian ketika hal tersebut terjadi, PT Internet Pratama Indonesia dibebaskan untuk memenuhi kewajibannya dan untuk membayar ganti rugi karena hal tersebut dianggap sebagai keadaan memaksa oleh Mahkamah Agung. Dalam menentukan suatu peristiwa sebagai keadaan memaksa, perlu dipertimbangkan pula mengenai unsur-unsur dari keadaan memaksa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder.

---

ABSTRACTAn agreement creates a legal relation between the parties that formed the right to one party to demand something and the obligation to the other party to fulfill the demand. When a force majeure event happens, it excuses a party from performance or to pay damages. This thesis analyzes the force majeure clause in the agreement between PT Internet Pratama Indonesia and PPK Dinas Pendidikan Kota Surabaya in the Court Decision No. 1182K Pdt 2012. The force majeure clause do not stipulate lsquo discontinuity of product rsquo as a force majeure event, however when such event occurred, PT Internet Pratama Indonesia was excused from the performance and to pay damages because the event was considered as a force majeure event by the Supreme Court Mahkamah Agung . In determining an event as a force majeure event it is necessary to consider the elements of force majeure based on Article 1244 Indonesial Civil Code. The research is conducted using the research method of legal normative and the type of data used is the secondary data.