ABSTRAKMenandai era baru penyelenggaraaan perkeretaapian di Indonesia dari sistem yang semula bersifat monopolistik menuju multioperator dengan memberikan peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian harus dipisahkan antara fungsi regulator dan operasional. Sehingga diperlukan pendelegasian fungsi operasional pada suatu lembaga yang bertindak sebagai manajer infrastruktur untuk memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua bentuk usaha perkeretaapian serta dapat menjalankan, mengatur penyelenggaraan prasarana dan sarana dengan prinsip-prinsip komersial. Pengembangan perkeretaapian di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis regional karena setiap wilayah memiliki layanan perkeretaapian dengan pangsa pasar yang berbeda-beda.

---

ABSTRACTMarking a new era operation railways in Indonesia from the former monopolistic system towards multioperator by increasing the role of local government and private sector in railway operation. The results of the study showed that the role of government should be separated between regulatory and operational functions. It necessary to delegate operational functions to other agency acting as an infrastructure manager in order to ensure fair competition between railway undertakings, to guarantee full transparency, non discriminatory access and supply of services. Also running a rail bussiness and facilities for commercial purposes. Railway development in Indonesia can be done through a regional because each region has a rail service with a different market share.