Pada sekitar pertengahan tahun 1997 Bank Indonesia menetapkan kebijakan melepas band intervensi terhadap mata uang dolar Amerika, Kebijakan ini mengakibatkan tetjadinya depresiasi nilai rupiah cukup tajam. Industri perbankan yang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia tidak terkecuali juga terkena dampak dan krisis moneter yang timbul akibat depresiasi rupiah tersebut. Dampak konkretnya adalah likuidasi oleh pemerintah terhadap 16 bank swasta nasional. Langkah yang ditempuh pemerintah ini semata-mata untuk menyehatkan sistem perbankan nasional. Akibatnya pemerintah harus menanggung dana nasabah bank yang dilikuidasi tersebut dengan pengadaan program darurat yaitu blanket guarantee. Program ini menyebabkan pemerintah harus menyalurkan dananya mencapai Rp 2,3 tnliun sebagai dana talangan, dengan maksimal penggantian Rp 20 juta per nasabah. Terlepas dari tertutup dan tidaknya dana masyarakat dengan adanya jaminan dan pemerintah, sudah saatnya untuk dipikirkan j aminan dan penlindungan hukum bagi nasabah bank. Pemerintah tampaknya perlu mempertimbangkan adanya asuransi simpanan (insurance deposit) sebagai saran perlindungan dana simpanan konsumen di bank. Lembaga asuransi simpanan ini sebenarnya telah diatur dalain pasal 37B Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena keberadaan lembaga ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan, maka pertanyaan ?bagaimana meningkatkan tabungan dalani negeri dengan cepat untuk membiayai pembangunafl nasional? sudah terrnasuk dalam jangkauan asuransi simpanan ini. Disamping itu pembinaan kepercayaan kepada bank merupakan tujuan daii asuransi simpanan tersebut.